Sabaruddin Minta Kesejahteraan Pengecer Bensin, Tetap Jaga Safety

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Untuk mensejahterakan sesama masyarakat Kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan ikut menyoroti terkait rencana penertiban POM mini yang marak diperdagangkan di Kota Balikpapan. 

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan ia meminta kepada pemerintah kota Balikpapan dalam hal ini Satpol PP untuk dapat memberikan keleluasaan pedagang untuk tetap berjualan namun diberikan pengamanan. 

“POM mini bisa ditempatkan beberapa meter jarak diatur, dan SOP dibuatkan safety di sana, ini solusi seperti ini. Jangan menuntut mereka kasihan mereka itu untuk mencari nafkah keluarga nya,” kata Sabaruddin Panrecalle. 

DPRD Kota Balikpapan pun sebelumnya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satpol PP dan pengecer di Kota Balikpapan untuk mengatasi masalah POM mini yang menjamur di Kota Balikpapan. 

“Ayo bersama UMKM biarkan mereka berjalan dengan baik, kita jalin formulasi agar pengusaha bisa dibina, jangan langsung diangkut-angkut Satpol PP, tapi dibina dulu dengan baik-baik,” katanya. 

Ia meminta untuk semua pihak saling menghargai, dan menyatukan pemahaman, agar UMKM berjalan dengan baik. Dan memberikan edukasi antisipasi safety seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pasir agar kebakaran tidak terjadi dari akibat pedagang POM mini ini. 

“Paling tidak kalau antisipasi kebakaran, siapkan APAR, berikan kelonggaran keamanan saudara-saudara kita yang berjualan ini,” katanya. 

“Sama-sama kita lakukan untuk ketertiban Kota Balikpapan, karena tugas kita untuk mensejahterakan  dan mengedepakan UMKM,” pungkasnya. (Advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button