Banjir Tahunan SMPN 24 Samarinda Kembali Jadi Sorotan DPRD
DIKSI.CO- Permasalahan banjir yang terus menghantui SMPN 24 Samarinda kembali memicu kritik dari DPRD Kota Samarinda. Para legislator menilai pemerintah kota belum menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas utama, meski usulan penanganannya sudah berulang kali masuk dalam pembahasan pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, dr. Sri Puji Astuti, mengatakan anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda Ulu secara konsisten memperjuangkan perbaikan fasilitas di SMPN 24. Menurutnya, persoalan banjir di sekolah tersebut selalu muncul dalam berbagai forum pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan.
“Kami dari Dapil Samarinda Ulu terus mengingatkan agar SMPN 24 mendapat perhatian lebih. Setiap ada pembahasan program pembangunan maupun evaluasi anggaran, persoalan itu selalu kami sampaikan melalui komisi maupun fraksi,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
DPRD Klaim Usulan Sudah Masuk Prioritas
Puji menjelaskan usulan penanganan SMPN 24 sebenarnya telah memperoleh perhatian pada tahap perencanaan. Namun, realisasi program di lapangan belum berjalan sesuai harapan.
Menurutnya, DPRD hanya memiliki kewenangan mengusulkan dan mengawal program, sedangkan keputusan pelaksanaan tetap berada di tangan pemerintah kota.
“Kami sudah berkali-kali meminta agar SMPN 24 menjadi fokus penanganan. Usulannya selalu muncul dalam pembahasan, tetapi yang menentukan pelaksanaan tetap pihak eksekutif,” katanya.
Ia menilai perbedaan arah kebijakan antara DPRD dan pemerintah kota menjadi salah satu penyebab persoalan tersebut belum terselesaikan.
DPRD Kritik Fokus Pembangunan Sekolah Baru
Puji mengungkapkan DPRD sempat mempertanyakan keputusan pemerintah kota yang lebih memprioritaskan pembangunan sekolah baru dibandingkan pembenahan sekolah yang menghadapi persoalan mendesak.
Ia mencontohkan pembangunan sejumlah sekolah terpadu yang menurutnya menyerap perhatian dan anggaran cukup besar, sementara masalah banjir di SMPN 24 masih belum menemukan solusi permanen.
“Saat pemerintah mulai membangun sekolah baru, kami sempat menyampaikan keberatan. Bagi kami, sekolah yang sudah ada dan menghadapi masalah serius juga perlu mendapat perhatian lebih dulu,” ungkapnya.
Menurut Puji, DPRD tidak menolak pembangunan sekolah baru. Namun, pemerintah perlu menyeimbangkan antara pembangunan fasilitas pendidikan baru dan penyelesaian persoalan di sekolah yang sudah beroperasi.
Kebutuhan Sekolah Baru Tetap Diusulkan
Di sisi lain, DPRD juga terus mendorong pembangunan sekolah di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan akses pendidikan. Salah satunya berada di kawasan Kampung Jawa dan Kelurahan Jawa.
Namun, rencana tersebut masih terkendala ketersediaan lahan yang sesuai untuk pembangunan sekolah baru.
“Kami tetap mengusulkan pembangunan sekolah di beberapa wilayah yang membutuhkan. Tetapi pelaksanaannya juga bergantung pada kesiapan lahan dan keputusan pemerintah kota,” jelasnya.
Perbedaan Pandangan Soal Skala Prioritas
Puji menilai DPRD dan pemerintah kota memiliki sudut pandang berbeda dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Pemerintah kota lebih fokus memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah baru sebagai bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara itu, DPRD menilai penanganan persoalan yang sudah berlangsung lama, seperti banjir di SMPN 24, juga perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan siswa.
“Kami memahami pemerintah memiliki target pembangunan pendidikan. Namun, persoalan yang sudah lama dihadapi sekolah-sekolah eksisting juga perlu segera dituntaskan agar proses belajar mengajar tidak terus terganggu,” pungkasnya.
(Adv)
