Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Penyekatan Pintu Masuk, Besok Bakal Sidak di Jalan Poros Samarinda – Bontang 

DIKSI.CO, SAMARINDA – Wakil rakyat DPRD Samarinda Komisi IV mendukung pemkot untuk melakukan penyekatan di pintu masuk. 

Bahkan pihaknya usai menggelar rapat pansus, Kamis (8/7/2021) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) terlebih di pintu masuk jalan poros Samarinda – Bontang. 

Dikonfirmasi awak media, anggota DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan ada beberapa rekomendasi yang sudah disepakati untuk penangan Covid-19 di Kota Samarinda. Salah satunya soal penyekatan. 

"Poin yang paling penting kami sangat mendukung wali kota dalam melakukan penyekatan untuk para pendatang yang akan mengunjungi Samarinda," ujar Deni saat dikonfirmasi awak media. 

Lanjutnya, pria yang akrab disapa Deni itu menjelaskan di Kaltim ada tiga kota yang melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yakni, Balikpapan, Bontang, dan Berau, Bahkan Samarinda berada di tengah 3 kota tersebut. 

"Jadi penyekatan tersebut juga bisa menjadi upaya pencegahan dini untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Samarinda," jelasnya. 

"Karena Samarinda strategis, Yang dari Bontang mau ke Balikpapan harus lewat Samarinda begitu juga sebaliknya," sambungnya. 

Politisi dari fraksi Gerindra tersebut menambahkan pihaknya juga akan melakukan sidak di jalur penyekatan tersebut, guna memantau pos-pos yang berada di jalur masuk Samarinda terutama di titik Jalan poros Samarinda – Bontang dekat bandara APT Pranoto. 

"Kami juga sudah berkoordinasi tadi untuk melakukan sidak ke pos-pos penyekatan di jalur masuk Samarinda, untuk melihat proses penyekatan seperti apa," pungkasnya. (advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button