Penurunan APBD Kaltim, DPRD Optimis Gratispol Tetap Jalan
DIKSI.CO – Di tengah dinamika fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan program Gratispol sebagai prioritas utama dalam APBD 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memastikan bahwa kebutuhan fiskal untuk program ini tetap aman, meski terjadi penurunan proyeksi anggaran daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia optimistis program itu bisa berjalan karena kesiapan kebutuhan anggaran sudah sejak awal.
“Program pemerintah tetap optimis. Gratispol itu prioritas dan tentu akan kita dukung,” kata Hasanuddin Mas’ud.
Rincian KUA-PPAS 2026 sendiri, Kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini menetapkan total anggaran sebesar Rp21,35 triliun.
Dari yang disepakati Rp21,35 triliun terdapat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp6 triliun di postur pendapatan transfer sehingga APBD 2026 terpangkas menjadi Rp15 triliun.
Pemangkasan ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi fiskal Kaltim.
Meski APBD tahun 2026 hanya berada di angka sekitar Rp15 triliun, DPRD optimis besaran itu masih memadai untuk mengakomodasi program strategis pemerintah termasuk Gratispol.
“APBD kita itu sekitar 15 sekian,” tuturnya.
Gratispol Pendidikan
Salah satu yang masuk dalam program Gratispol adalah biaya pendidikan gratis di Kaltim.
Sebelumnya Pemprov Kaltim resmi meluncurkan proyek ambisius Percepatan Implementasi Gaspol Pendidikan
Peluncuran yang dipusatkan di Gedung Olah Bebaya Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (17/11/25).
Acara dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
Kegiatan ini bersamaan dengan penyerahan simbolis Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima manfaat dari program unggulan Pendidikan Gratispol.
Dalam launching ini, Rudy Mas’ud secara simbolis menyerahkan UKT Gratispol kepada 53 perwakilan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) di Kaltim.
Gubernur Rudy Mas’ud mengumumkan bahwa bantuan yang cair saat ini mencapai Rp 44 miliar dari 7 PTN yang administrasinya telah lengkap. Sementara penerima UKT gratis kepada 32.853 mahasiswa. Penyaluran dana ini dengan harapan segera meringankan beban mahasiswa sebagai “Generasi Emas Kaltim.”
Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim mengalami pemangkasan, hal itu tidak menyurutkan tekad Pemprov untuk memajukan pendidikan.
“Bagi kami, pendidikan ini bukan cost (biaya). Tapi investasi Kaltim,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat, di mana standar minimal yang adalah lulusan S1.
“Gunakan segera (dana ini) untuk meringankan beban mahasiswa. Agar anak-anak Kaltim dapat mengenyam pendidikan tidak sebatas SMA/K, tapi hingga jenjang S1-S3,” harapnya. Syaratnya pun sederhana, cukup minimum domisili Kaltim selama 3 tahun.
Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran yang karena proses APBD Perubahan yang baru selesai di awal November.
Dana Bantuan untuk PTN sebagai Pengganti UKT
Dana bantuan pembiayaan perguruan tinggi ke tujuh PTN di Kaltim sebagai pengganti Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Dari total alokasi, Universitas Mulawarman (Unmul) menerima bagian terbesar, mencapai lebih dari Rp22,4 miliar.
Distribusi dana ke PTN lainnya adalah sebagai berikut:
*Universitas Mulawarman (Unmul) Rp22,4 Miliar
*Politeknik Negeri Samarinda Rp6,3 Miliar
*UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Rp4,8 Miliar
*Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Rp4,6 Miliar
*Poltekkes Kemenkes Kaltim Rp3,5 Miliar
*Politeknik Negeri Balikpapan Rp1,5 Miliar
*Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Rp604 Juta
Sementara dana untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan menyusul setelah proses verifikasi administrasi rampung.
(ADV)
