Pemerintah Klaim Sudah Siapkan Solusi atas Keluhan Investor China soal RKAB Nikel
DIKSI.CO – Pemerintah menyiapkan sejumlah solusi untuk merespons kekhawatiran investor China terkait kebijakan pembatasan kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus berkomunikasi dengan Duta Besar China dan pelaku usaha asal negara tersebut. Langkah itu dilakukan untuk menjaga iklim investasi sekaligus memastikan aturan nasional tetap berjalan.
Bahlil Nilai RKAB Bukan Sumber Masalah
Bahlil menegaskan keluhan investor China tidak berkaitan langsung dengan pengurangan volume RKAB nikel tahun ini. Pemerintah menetapkan volume RKAB sekitar 260—270 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan RKAB tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton.
Menurut Bahlil, pemerintah tetap memberikan kapasitas produksi yang dibutuhkan perusahaan. Karena itu, ia tidak melihat adanya persoalan mendasar pada kebijakan RKAB.
“Sebenarnya kalau RKAB, apa persoalannya RKAB? Kapasitas produksi mereka kan sama yang kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kolaborasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah yang mendapatkan RKAB lebih. Itu saja kok,” kata Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Ia menambahkan perusahaan masih bisa bekerja sama dengan pemegang RKAB lain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.
Pemerintah Cari Jalan Tengah
Bahlil mengatakan Kementerian ESDM terus menampung masukan dari investor. Saat ini, pemerintah juga menyusun skema yang dapat menjaga operasional smelter tetap berjalan.
Menurut dia, pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
“[Dengan] Dubes China, kami sedang berdiskusi dan kami sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka,” ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan dirinya beberapa kali bertemu dengan Duta Besar China dan perwakilan pengusaha China dalam beberapa pekan terakhir.
“Saya sudah sering bertemu sama Dubes China. Bahkan dalam 3—4 minggu lalu sebelum saya berangkat haji itu menemui delegasi pengusaha China yang ada di Indonesia,” katanya.
Surat Kedubes China Jadi Sorotan
Sebelumnya, Financial Times melaporkan Kedutaan Besar China di Indonesia mengirim surat kepada Kementerian ESDM. Surat itu berisi kekhawatiran atas ketidakpastian regulasi di sektor pertambangan nikel.
China menilai pembatasan kuota produksi melalui RKAB dapat mengganggu operasional perusahaan dan rencana ekspansi investasi. Kekhawatiran itu muncul di tengah besarnya investasi China di sektor hilirisasi nikel Indonesia yang mencapai sekitar US$50 miliar atau setara Rp885 triliun.
Investasi tersebut mendorong Indonesia menjadi salah satu produsen utama nikel olahan di dunia. Namun, pemerintah kini mempercepat pengembangan hilirisasi ke tahap yang lebih tinggi. Pemerintah mendorong investor untuk membangun industri lanjutan, termasuk ekosistem kendaraan listrik.
Sebagian investor China menilai perubahan kebijakan tersebut meningkatkan risiko ketidakpastian usaha. Karena itu, surat dari Kedutaan Besar China menjadi perhatian pelaku industri dan pasar.
(Redaksi)
