BGN Hentikan Sementara MBG Saat Libur Sekolah, Anggaran Dialihkan ke Kelompok Rentan Gizi
DIKSI.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Langkah ini membuka ruang efisiensi anggaran lebih dari Rp3 triliun sekaligus memberi kesempatan bagi BGN untuk mengevaluasi sasaran penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah.
BGN menerbitkan surat edaran itu pada 17 Juni 2026. Melalui aturan tersebut, seluruh SPPG menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah.
“Kami memanfaatkan masa liburan sekolah untuk melakukan penataan program agar pelaksanaannya lebih optimal,” ujar Sari di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
BGN Manfaatkan Libur Sekolah untuk Evaluasi Program
BGN mencatat masa libur sekolah berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026. Berbeda dengan periode Ramadan yang tetap menjalankan distribusi melalui sistem bundling, kali ini BGN memilih menghentikan penyaluran MBG.
Menurut Sari, keputusan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat tata kelola program. BGN juga ingin menyusun kembali strategi pelaksanaan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Selain itu, BGN menilai masa libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah.
Efisiensi Anggaran MBG Tembus Rp3 Triliun
Penghentian sementara operasional SPPG berdampak langsung pada pengeluaran program. Selama tidak beroperasi, SPPG tidak menerima insentif harian.
Saat ini setiap SPPG memperoleh insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. Dengan jumlah unit yang telah beroperasi dan masa penghentian selama 18 hari, BGN memperkirakan efisiensi anggaran mencapai Rp3 triliun.
“Efisiensi insentif SPPG mencapai Rp3.004.560.000.000,” kata Sari.
BGN menilai penghematan tersebut dapat memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara pada sektor pemenuhan gizi masyarakat.
BGN Mulai Seleksi Ulang Penerima Manfaat
Selain menekan biaya operasional, BGN juga melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat program MBG.
Hingga 18 Juni 2026, tim BGN menemukan 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
BGN kini menelaah data tersebut untuk menentukan apakah sekolah-sekolah itu masih layak menerima bantuan MBG.
Jika hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan gizi siswa sudah terpenuhi, BGN akan mengalihkan anggaran ke kelompok yang lebih membutuhkan.
“Anggaran tersebut akan kami fokuskan kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” jelasnya.
Wilayah 3T dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas
BGN mengarahkan program MBG kepada kelompok yang memiliki risiko gizi lebih tinggi. Prioritas utama meliputi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak rentan gizi.
Tim BGN masih terus memperbarui data penerima manfaat. Mereka menggunakan sejumlah indikator dalam proses pendataan. Indikator tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, dan akses terhadap pangan bergizi.
Sari menegaskan BGN ingin memastikan program MBG memberi manfaat maksimal. Karena itu, lembaganya terus menyesuaikan sasaran agar bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
“Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran dan menggunakan anggaran negara secara efisien,” tegasnya.
(Redaksi)
