49 Ribu Peserta BPJS PBI Terancam, DPRD Samarinda Soroti Beban APBD Rp26 Miliar
DIKSI.CO – DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah segera menyelesaikan polemik pengalihan pembiayaan BPJS PBI yang berpotensi membebani APBD hingga Rp26 miliar per tahun.
Mereka menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut jaminan kesehatan puluhan ribu warga prasejahtera.
DPRD Minta Polemik BPJS PBI Segera Diselesaikan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan pengalihan pembiayaan sekitar 49 ribu peserta BPJS PBI dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota harus segera menemukan solusi konkret.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dicarikan solusinya. Yang utama adalah keselamatan dan jaminan kesehatan masyarakat,” tegasnya, Rabu (29/4/2026).
Ia meminta seluruh pihak fokus pada kepentingan masyarakat, bukan memperpanjang polemik di ruang publik.
49 Ribu Warga Bergantung pada Jaminan Kesehatan
Saat ini, sekitar 49 ribu warga Samarinda yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebelumnya mendapat pembiayaan dari pemerintah provinsi. Namun, rencana pengalihan ke pemerintah kota memunculkan kekhawatiran baru.
Anhar mengingatkan jumlah tersebut bukan angka kecil, terlebih total peserta PBI di Samarinda mencapai hampir 300 ribu jiwa atau sekitar 36 persen dari populasi.
“Ini bukan angka kecil. Ini masyarakat prasejahtera yang memang sangat bergantung pada jaminan kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak langsung terhadap kelompok rentan.
Beban APBD Rp26 Miliar Jadi Tantangan
Jika pemerintah kota menanggung penuh pembiayaan tersebut, kebutuhan anggaran perkiraanya mencapai sekitar Rp26 miliar per tahun. DPRD menilai angka ini cukup berat di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang tertekan.
Anhar menyebut kondisi keuangan daerah saat ini tidak dalam posisi ideal, terutama setelah adanya pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi keuangan kita memang sedang tidak baik. Tapi ini menyangkut hak dasar masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tetap harus memprioritaskan sektor kesehatan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
DPRD Dorong Komunikasi Pemprov dan Pemkot
DPRD Samarinda berharap pemerintah provinsi tidak menghentikan pembiayaan secara sepihak tanpa skema transisi yang jelas. Mereka mendorong adanya komunikasi intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Anhar optimistis kedua pihak masih bisa menemukan solusi bersama.
“Masa tidak ada solusi? Ini hanya sekitar Rp26 miliar per tahun. Harusnya bisa dibicarakan bersama,” ujarnya.
Ia menilai koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
DPRD Siap Dukung Rasionalisasi Anggaran
Sebagai langkah antisipasi, DPRD menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kota Samarinda dalam mencari solusi, termasuk melalui penyesuaian anggaran.
Anhar bahkan membuka opsi penggeseran anggaran dari program lain jika memang dibutuhkan.
“Kalau memang harus, kita geser anggaran. Bahkan kalau perlu tunda proyek lain. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tandasnya.
(Adv)
