Proyek TPA Disorot DPRD Samarinda , Spesifikasi Berubah dan Kualitas Dipertanyakan
DIKSI.CO –DPRD Kota Samarinda menyoroti kualitas pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang belum optimal meski proyek tersebut telah rampung. Pansus LKPJ menilai hasil pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang mencapai Rp28 miliar.
DPRD Temukan Ketidaksesuaian Hasil dan Perencanaan
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan lapangan dan menemukan sejumlah kekurangan pada proyek TPA. Mereka menilai pekerjaan di lapangan belum mencerminkan perencanaan awal.
Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, menegaskan pihaknya melihat ketimpangan antara anggaran dan hasil proyek.
“Kalau melihat nilai anggarannya, seharusnya hasilnya bisa lebih maksimal. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal evaluasi ini agar proyek serupa ke depan memberikan hasil yang lebih baik.
Desain Netfield Dinilai Belum Memadai
Pansus menilai desain area netfield belum mampu mengantisipasi potensi longsor. Mereka melihat luas area tersebut masih kurang untuk menjamin keamanan jangka panjang.
Achmad Sukamto menegaskan pentingnya perencanaan teknis yang matang dalam pembangunan TPA.
“Kita melihat desainnya belum cukup luas untuk menjamin keamanan jangka panjang. Ini harus diperhatikan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap aspek teknis memenuhi standar agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
Pengurangan Pipa Gas Kurangi Kinerja TPA
Pansus juga menemukan perubahan spesifikasi teknis pada jumlah pipa penampungan gas. Tim pelaksana hanya memasang 9 titik pipa dari rencana awal 25 titik.
Achmad Sukamto menilai pengurangan tersebut berdampak langsung pada kinerja pengelolaan gas.
“Kalau jumlahnya dikurangi, tentu tidak akan bekerja maksimal. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia meminta penjelasan terbuka terkait perubahan spesifikasi agar publik memahami alasan di balik keputusan tersebut.
DPRD Minta Pengawasan Ketat Terhadap Proyek
DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahapan proyek. Mereka meminta pemerintah memastikan pelaksanaan tetap mengacu pada rencana awal.
Pansus akan memasukkan seluruh temuan ini ke dalam rekomendasi LKPJ. DPRD berharap pemerintah memperbaiki pola perencanaan dan pelaksanaan proyek ke depan.
“Harapan kami, ke depan perencanaan dan pelaksanaan bisa lebih matang, sehingga hasilnya benar-benar optimal dan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan,” pungkasnya.
(Adv)
