Jalan Paser Jadi Sorotan DPRD Samarinda, Kemantapan Baru 30 Persen
DIKSI.CO – Kondisi jalan Paser kembali menjadi perhatian serius DPRD Samarinda. Lembaga legislatif itu menilai infrastruktur di wilayah Kabupaten Paser masih tertinggal, dengan tingkat kemantapan jalan yang baru mencapai sekitar 30 persen.
Sorotan ini mencuat dalam pertemuan Komisi III DPRD Samarinda dengan DPRD Paser, Kamis (30/4/2026), yang membahas kondisi infrastruktur hingga pelayanan publik di daerah perbatasan Kalimantan Timur tersebut.
DPRD Samarinda Tekankan Jalan Paser Belum Layak
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan mayoritas ruas jalan di Paser masih belum memenuhi standar kelayakan.
“Jalan dengan kondisi baik baru sekitar 30 persen. Artinya, mayoritas ruas jalan masih belum tuntas,” ujarnya.
Ia menilai kondisi ini menghambat konektivitas antarwilayah, terutama karena Paser berperan sebagai pintu masuk Kaltim dari arah Kalimantan Selatan.
Kewenangan dan Anggaran Jadi Tantangan
Deni menjelaskan banyak ruas jalan rusak berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi hingga pusat. Hal ini membuat penanganan tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah juga mengalami tekanan akibat penurunan dana bagi hasil. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Perbaikan jalan ini membutuhkan intervensi lintas pemerintah, tidak bisa hanya mengandalkan daerah,” tegasnya.
DPRD Dorong Sinergi hingga Tingkat Pusat
Selain menyoroti jalan Paser, DPRD juga menemukan persoalan di sektor pendidikan. Sejumlah sekolah belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menunjukkan ketimpangan layanan publik masih terjadi.
Deni mendorong kolaborasi lebih kuat antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Ia juga meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran.
“Percepatan pembangunan harus dilakukan bersama. Salah satunya dengan memperkuat komunikasi dengan DPR RI agar kebutuhan daerah bisa segera direspons,” ujarnya.
Ia menegaskan, sinergi lintas level pemerintahan menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan jalan Paser sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.
(ADV)
