Gerindra Kaltim Sampaikan Otokritik ke Rudy Mas’ud, Ini 3 Poin Pentingnya
DIKSI.CO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur memilih menyampaikan kritik terbuka kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di tengah dinamika politik daerah yang memanas. Kritik tersebut ditegaskan sebagai bentuk kepedulian, bukan serangan politik.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Agus Suwandy menyebut partainya tetap berada dalam satu barisan koalisi bersama Partai Golkar yang mengusung Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilgub Kaltim 2024.
“Bagaimanapun, Partai Gerindra dan Partai Golkar masih berada dalam satu gerbong koalisi yang mengusung Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Karena itu, kami perlu menyampaikan otokritik sebagai ungkapan rasa sayang. Tidak ada kebencian sama sekali,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/4/2026) malam di Samarinda.
Gerindra Kaltim Kritik Rudy Mas’ud: Ingatkan Pentingnya Stabilitas Politik
Agus menegaskan, situasi politik yang terus memanas dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Ia meminta semua pihak menjaga suasana tetap kondusif agar kerja-kerja pembangunan tidak terganggu.
“Kita ini ingin bekerja untuk Kaltim secara maksimal. Kalau suasana tidak sejuk, terus panas, tentu sangat mengganggu pemerintahan. Ingat ya, pemerintahan itu adalah eksekutif dan juga legislatif,” katanya.
Isu Nepotisme Jadi Sorotan Utama
Gerindra Kaltim kritik Rudy Mas’ud dengan menempatkan isu dugaan nepotisme sebagai catatan pertama yang perlu segera direspons pemerintah provinsi.
Menurut Agus, persepsi publik terkait dinasti politik mencuat dalam aksi demonstrasi 21 April 2026 dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ia menilai pemerintah perlu menjawab kekhawatiran tersebut agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Dorongan Belanja Anggaran Lebih Tepat Sasaran
Selain itu, Gerindra Kaltim juga kritik Rudy Mas’ud dengan menyoroti penggunaan anggaran daerah yang harusnya lebih bijak dan tepat sasaran.
Agus menyinggung polemik rencana pembelian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar yang sempat menjadi perhatian publik.
Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi pelajaran agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan prioritas anggaran.
“Kami di DPRD juga melakukan penyisiran anggaran. Mata anggaran pembelian mobil dinas pimpinan DPRD dan ada banyak anggaran lainnya sudah kita revisi,” ujarnya.
Tim Ahli dari Luar Daerah Jadi Sorotan Publik
Gerindra juga menyoroti komposisi Tim Ahli Gubernur yang dinilai terlalu banyak berasal dari luar Kalimantan Timur.
Agus mengatakan masyarakat berharap putra daerah mendapat ruang lebih besar, termasuk dalam jabatan strategis di pemerintahan maupun BUMD.
“Memang itu merupakan hak gubernur. Tapi kita juga harus peka, masalah ini bisa melukai perasaan dan hati warga Kaltim,” katanya.
Gerindra Kaltim Kritik Rudy Mas’ud: Isu Ketua DPRD Kaltim Ikut Mencuat
Di sisi lain, Agus menanggapi isu pergantian Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang belakangan berkembang.
Ia mengakui adanya wacana tersebut sebagai bagian dari upaya meredam tudingan nepotisme, mengingat Hasanuddin merupakan kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud.
Namun, ia menegaskan Fraksi Gerindra tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar.
“Ya, memang ada suara-suara seperti itu. Tapi tentu kami dari Fraksi Gerindra tidak bisa ikut campur,” ujarnya.
Transparansi Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Publik
Agus menilai polemik anggaran yang sempat mencuat memperkuat pentingnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Ia menegaskan, kepercayaan publik harus dijaga melalui kebijakan yang akuntabel dan terbuka.
Meski rencana pembelian mobil dinas mewah akhirnya dibatalkan, dinamika tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pemerintah akan selalu berada dalam pengawasan publik.
(Redaksi)
