Andi Harun Perkenalkan Konsep APBD Cerdas di Tengah Pelemahan Rupiah
DIKSI.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyiapkan strategi baru untuk menghadapi tantangan ekonomi yang diperkirakan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Ia memperkenalkan konsep “APBD Cerdas” sebagai langkah menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah pelemahan rupiah dan menyusutnya ruang fiskal daerah.
Andi Harun menyampaikan pandangan itu melalui tulisan reflektif yang ia bagikan pada Minggu (7/6/2026). Tulisan tersebut lahir setelah ia berdiskusi dengan putrinya mengenai pasar keuangan, investasi, dan dampak ekonomi global terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Pelemahan Rupiah Berdampak hingga ke Daerah
Menurut Andi Harun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak hanya memengaruhi pasar keuangan nasional. Kondisi itu juga meningkatkan biaya logistik, harga material, dan berbagai kebutuhan pembangunan di daerah.
Ia menilai dampak tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulis Andi Harun.
Ia menambahkan, pemerintah pusat kini menerapkan kebijakan fiskal yang lebih disiplin. Akibatnya, transfer ke daerah diperkirakan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kondisi fiskal yang lebih terbatas.
APBD Samarinda Turun Signifikan
Andi Harun mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda mulai merasakan perubahan tersebut.
APBD Kota Samarinda turun dari sekitar Rp5,8 triliun pada 2025 menjadi Rp3,2 triliun pada 2026. Pada 2027, pemerintah memproyeksikan APBD berada di kisaran Rp3,3 triliun.
Menurutnya, perubahan itu bukan sekadar penurunan nominal anggaran. Perubahan tersebut menandai pergeseran besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.
APBD Cerdas Jadi Strategi Baru Pemkot Samarinda
Menghadapi kondisi tersebut, Andi Harun memperkenalkan konsep APBD Cerdas. Ia menilai pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan besarnya anggaran, tetapi harus memastikan setiap program memiliki manfaat yang jelas dan terukur.
Dalam simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, pemerintah mengalokasikan sekitar 30 persen anggaran untuk layanan dasar. Alokasi itu mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan subsidi masyarakat.
Pemerintah juga mengalokasikan 20 persen anggaran untuk infrastruktur prioritas. Program tersebut meliputi pengendalian banjir, pembangunan drainase, peningkatan jalan, dan konektivitas logistik.
Selanjutnya, pemerintah mengarahkan 10 persen anggaran untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.
Sebanyak 30 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan. Namun, pemerintah tetap menerapkan prinsip efisiensi dan reformasi birokrasi.
Pemerintah menyiapkan lima persen anggaran sebagai dana cadangan dan mitigasi risiko. Dana itu dapat digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan maupun penanganan bencana.
Sementara itu, lima persen lainnya mendukung inovasi dan transformasi digital melalui program Smart City serta digitalisasi pelayanan publik.
PAD Samarinda Ditarget Tetap Rp1,2 Triliun
Di sisi pendapatan, Andi Harun memperkirakan sekitar 60 persen APBD Samarinda masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau setara 36 persen dari total APBD.
Menurutnya, mempertahankan capaian PAD tersebut membutuhkan kerja keras seluruh perangkat daerah.
“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” katanya.
Andi Harun Ajak Masyarakat Pahami Kondisi Fiskal
Andi Harun menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah. Ia mengajak masyarakat memahami kondisi fiskal yang sedang berubah.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dalam waktu bersamaan ketika anggaran mengalami penyesuaian.
Ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal bukan berarti pembangunan berhenti. Pemerintah hanya perlu menentukan prioritas yang paling mendesak.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dalam era fiskal yang terbatas, dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Namun keterbatasan bukan berarti kegagalan,” ujarnya.
Samarinda Harus Menjadi Kota yang Adaptif
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda menghadapi tantangan baru. Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara ruang fiskal semakin terbatas.
Karena itu, Andi Harun menilai transformasi pengelolaan APBD tidak bisa ditunda lagi.
Ia menegaskan bahwa masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki. Masa depan daerah bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Perilaku anggaran Samarinda harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas. Sebab masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” tutup Andi Harun.
(Redaksi)
