DPRD Samarinda Soroti Krisis Guru, Novan Nilai Penurunan Nilai TKA Tak Bisa Dianggap Biasa
DIKSI.CO – Menurunnya capaian pembelajaran siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) memunculkan kekhawatiran berbagai pihak. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sektor pendidikan membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Menurut Novan, penurunan hasil belajar pada dua mata pelajaran inti itu tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan angka statistik. Pemerintah perlu menelusuri akar masalah yang memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.
Bahasa Indonesia dan Matematika Merupakan Kompetensi Dasar
Novan mengatakan Bahasa Indonesia dan Matematika merupakan kemampuan dasar yang menjadi fondasi bagi siswa untuk mempelajari berbagai bidang ilmu lainnya.
Karena itu, ketika capaian pembelajaran pada dua mata pelajaran tersebut menurun secara nasional, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Menurut saya, ini harus menjadi perhatian serius. Sebab yang mengalami penurunan adalah kemampuan dasar siswa. Kemampuan membaca, memahami bahasa, dan berhitung merupakan bekal utama dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Novan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selama ini terus berupaya menjalankan berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun di sisi lain, pemerintah pusat juga perlu memberi perhatian lebih terhadap persoalan mendasar yang dihadapi sekolah.
“Daerah selalu berusaha mengikuti setiap program nasional yang ditetapkan. Tetapi pemerintah pusat juga perlu melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan proses belajar mengajar,” katanya.
Novan: Persoalan Bukan pada Kurikulum
Terkait anggapan bahwa penurunan capaian belajar dipicu oleh perubahan kurikulum, Novan memiliki pandangan berbeda.
Menurutnya, materi dasar Bahasa Indonesia dan Matematika tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Karena itu, persoalan utama kemungkinan berada pada faktor lain yang lebih mendasar.
“Kalau melihat substansi pelajarannya, sebenarnya tidak banyak berubah. Materi dasar yang diajarkan sekarang pada prinsipnya juga diajarkan sejak puluhan tahun lalu. Karena itu, kita perlu melihat faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil belajar siswa,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu fokus pada kualitas proses pembelajaran, ketersediaan guru, serta dukungan fasilitas pendidikan di daerah.
Samarinda Hadapi Kekurangan Ratusan Guru
Novan mengungkapkan bahwa salah satu persoalan terbesar yang saat ini dihadapi Samarinda adalah kekurangan tenaga pendidik.
Ia menyebut jumlah kekurangan guru di Kota Samarinda saat ini telah melampaui 500 orang dan diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun.
“Saat ini kebutuhan guru di Samarinda masih sangat besar. Jumlah kekurangannya sudah lebih dari 500 orang dan berpotensi meningkat menjadi lebih dari 700 orang pada akhir tahun apabila belum ada solusi yang memadai,” ungkapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
Rekrutmen Guru Dinilai Belum Menutup Kebutuhan
Novan menjelaskan bahwa penambahan guru melalui jalur CPNS belum mampu menutupi kebutuhan tenaga pendidik yang ada.
Jumlah formasi yang tersedia masih jauh di bawah angka kekurangan guru yang terjadi di lapangan.
“Penambahan guru memang ada melalui rekrutmen CPNS, tetapi jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu pemerintah daerah harus mencari alternatif lain agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” jelasnya.
Salah satu solusi yang ditempuh sekolah saat ini adalah memanfaatkan tenaga guru non-ASN atau guru lepas yang dibiayai melalui dana operasional sekolah.
Kualitas dan Kesejahteraan Guru Perlu Perhatian
Meski membantu menjaga keberlangsungan pembelajaran, Novan menilai penggunaan guru lepas juga menghadirkan tantangan tersendiri.
Menurutnya, tidak semua tenaga pendidik yang direkrut melalui mekanisme tersebut memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi secara optimal. Selain itu, kesejahteraan mereka juga masih menjadi persoalan.
“Sekolah akhirnya mengandalkan guru non-ASN agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Namun kita juga harus memikirkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan mereka karena keduanya saling berkaitan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk menyelesaikan persoalan kekurangan guru.
DPRD Minta Pemerintah Pusat Benahi Regulasi
Novan berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi regulasi yang selama ini dianggap membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
Menurutnya, daerah membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel agar mampu merespons persoalan pendidikan secara cepat.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang lebih konkret, termasuk melalui penyesuaian regulasi. Daerah membutuhkan dukungan yang cukup agar bisa memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Adv)
