Bank Dunia: Kelompok Terkaya Nikmati Mayoritas Subsidi BBM, Reformasi Dinilai Mendesak
DIKSI.CO – Bank Dunia menemukan ketimpangan dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Lembaga tersebut mencatat kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi menikmati manfaat subsidi jauh lebih besar dibanding masyarakat miskin.
Temuan itu tercantum dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026. Bank Dunia menyebut 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh manfaat subsidi BBM.
Kelompok tersebut mengonsumsi lebih banyak BBM karena memiliki kendaraan lebih banyak. Akibatnya, mereka menikmati porsi subsidi yang lebih besar dibanding kelompok berpendapatan rendah.
Bank Dunia menilai kondisi ini mengurangi efektivitas kebijakan subsidi energi. Pemerintah mengeluarkan anggaran besar, tetapi manfaatnya belum banyak dirasakan masyarakat miskin dan rentan.
“Akibatnya, sistem ini menyerap sumber daya fiskal yang langka sambil memberikan dukungan terbatas bagi masyarakat miskin dan rentan,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Data Susenas Tunjukkan Ketimpangan Penerima Subsidi
Bank Dunia menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 untuk menganalisis distribusi subsidi energi. Hasilnya menunjukkan manfaat subsidi meningkat seiring naiknya tingkat pendapatan rumah tangga.
Kelompok desil ke-10 atau 10 persen rumah tangga terkaya menerima manfaat terbesar dari subsidi bensin, solar, dan LPG. Sebaliknya, kelompok desil terbawah hanya memperoleh manfaat dalam jumlah kecil.
Secara per kapita, kelompok pendapatan tertinggi menerima manfaat subsidi lebih dari Rp2,5 juta. Sementara itu, kelompok pendapatan terendah hanya menerima sekitar Rp50 ribu per kapita.
Perbedaan tersebut menunjukkan subsidi energi lebih banyak mengalir kepada kelompok dengan konsumsi energi tinggi. Kondisi itu membuat tujuan perlindungan bagi masyarakat miskin belum tercapai secara optimal.
Bank Dunia Usulkan Reformasi Subsidi BBM
Bank Dunia mendorong pemerintah memperbaiki skema subsidi BBM. Lembaga itu menilai reformasi dapat mengurangi beban fiskal sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran.
“Krisis minyak sekaligus membebani anggaran, mengikis cadangan fiskal sehingga membuka peluang untuk mereformasi subsidi bahan bakar,” tulis Bank Dunia.
Bank Dunia mengusulkan penyesuaian harga BBM bersubsidi secara bertahap. Pemerintah juga perlu mengumumkan rencana tersebut sejak awal agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi.
Langkah itu dapat mempersempit selisih harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar. Selain itu, pemerintah dapat menekan pengeluaran subsidi yang selama ini membebani APBN.
Penghematan Dialihkan ke Bantuan Tunai dan Program Produktif
Bank Dunia juga mengusulkan pemerintah mengalokasikan sebagian dana hasil penghematan subsidi untuk bantuan tunai. Program itu dapat menyasar 40 persen rumah tangga termiskin.
Menurut Bank Dunia, bantuan tersebut mampu menjaga daya beli kelompok rentan saat harga energi mengalami penyesuaian.
“Dengan biaya fiskal yang moderat sebesar sekitar 10 persen dari penghematan subsidi untuk transfer selama 1 bulan,” tulis laporan itu.
Selain bantuan tunai, pemerintah dapat mengarahkan dana penghematan ke program yang lebih produktif. Dana tersebut bisa memperkuat perlindungan sosial, mendukung investasi publik, dan membantu masyarakat yang terdampak reformasi.
Bank Dunia memperkirakan langkah itu dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua tahun pertama. Nilainya dapat meningkat menjadi 2,1 persen setelah pemerintah menyelesaikan penyesuaian harga.
Bank Dunia menegaskan keberhasilan reformasi sangat bergantung pada pelaksanaan yang baik. Pemerintah perlu menyiapkan data penerima bantuan yang akurat, menjalankan komunikasi publik yang jelas, dan membuka informasi penggunaan dana secara transparan.
“Pelaporan yang transparan mengenai cara dana yang dihemat diinvestasikan kembali akan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempertahankan reformasi,” tulis Bank Dunia.
(Redaksi)
