Prabowo Evaluasi Program MBG, Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Rp268 Triliun
DIKSI.CO – Pemerintah mulai menghitung ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melakukan penataan menyeluruh terhadap sasaran penerima manfaat. Evaluasi tersebut membuka peluang berkurangnya kebutuhan dana program yang sebelumnya mencapai Rp268 triliun pada 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan perhitungan ulang untuk memperoleh angka kebutuhan anggaran yang lebih akurat.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah ingin memastikan seluruh anggaran yang penempatannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, proses evaluasi mencakup penataan penerima manfaat hingga penyesuaian prioritas wilayah penyaluran.
Kemenkeu Siap Jalankan Keputusan Presiden
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan menjalankan kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran MBG.
“Kita ikutin keputusan Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Meski demikian, Purbaya belum merinci besaran pengurangan kebutuhan anggaran yang kemungkinan muncul dari hasil evaluasi tersebut. Ia meminta publik menunggu penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional.
“Nanti kita tunggu dari Bu Nanik seperti apa ya,” katanya.
Pemerintah Fokuskan MBG kepada Kelompok Prioritas
Selain menghitung ulang kebutuhan anggaran, pemerintah juga menata kembali kelompok penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Prasetyo menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah akan menyesuaikan penyaluran berdasarkan data dan tingkat prioritas yang telah ditetapkan.
Beberapa sekolah yang sebelumnya masuk daftar penerima juga akan melalui proses verifikasi ulang agar penyaluran program lebih tepat sasaran.
“Pemerintah ingin memastikan program berjalan sesuai standar operasional yang sudah disusun sejak awal,” ujarnya.
Program MBG: Wilayah 3T Menjadi Perhatian Utama Pemerintah
Dalam proses penataan tersebut, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Prasetyo mengatakan masyarakat di daerah 3T perlu memperoleh akses lebih cepat terhadap program pemenuhan gizi karena masih menghadapi berbagai keterbatasan layanan dasar.
Karena itu, pemerintah berupaya mempercepat distribusi manfaat MBG ke kawasan yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
“Ada klaster-klaster yang harus kita benahi, termasuk daerah 3T yang perlu segera mendapatkan manfaat Program MBG,” katanya.
Program MBG: Perluas Cakupan untuk Ibu dan Balita
Di sisi lain, pemerintah terus memperluas penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kelompok tersebut menjadi sasaran penting karena berhubungan langsung dengan upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Pemerintah menargetkan penambahan jumlah penerima dari kelompok 3B dalam dua pekan mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
(Redaksi)
