PDIP Kaji Usulan Pilkada Lewat DPRD, Hasto: Yang Utama Manfaat bagi Rakyat
DIKSI.CO – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tengah mengkaji usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Kajian tersebut mencakup pertimbangan aspirasi rakyat serta aspek konstitusional yang mengatur proses pemilihan.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian. Pada prinsipnya, setiap sistem punya plus-minus. Kami mencari yang paling memberi manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto di Bandung, Minggu (7/12).
Ia menegaskan bahwa PDIP menelaah dua opsi sistem: pemilihan langsung oleh rakyat atau dari DPRD.
Tujuan kajian adalah memastikan sistem yang diterapkan dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan legitimasi kepemimpinan di daerah.
Prioritas: Kepemimpinan yang Mampu Atasi Masalah Publik
Hasto menambahkan bahwa terlepas dari metode pemilihannya, hal paling penting adalah memastikan kepala daerah mampu mengambil keputusan politik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah para kepala daerah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai ketidakadilan,” katanya.
Ia menilai pemilihan langsung memang dirancang untuk memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah.
Namun ia memahami munculnya gagasan untuk mengembalikan pemilihan melalui DPRD, terutama terkait tingginya biaya politik pada pilkada langsung.
PDIP Pahami Kekhawatiran Biaya Politik
Hasto menyebut usulan tersebut salah satunya datang dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, yang kemudian Presiden Prabowo Subianto meresponnya secara positif.
menurutnya, kekhawatiran terhadap biaya politik yang besar dalam pilkada langsung merupakan pertimbangan yang perlu ada evaluasi.
“Biaya kampanye, penggalangan, dan komunikasi politik yang besar membuat banyak kepala daerah terjebak persoalan korupsi. Itu alasan yang dapat kami pahami,” ujarnya.
Presiden Prabowo sebelumnya menilai demokrasi perlu didesain untuk menekan ongkos politik agar tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal besar. Ia bahkan menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi opsi untuk efisiensi.
Sikap PDIP
PDIP akan merampungkan kajian tersebut dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang rencananya berlangsung awal tahun depan.
Hasto memastikan keputusan partai nantinya mempertimbangkan harapan masyarakat serta amanat konstitusi mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis.
“Kami akan membuka dan mengkaji semuanya. Yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi,” tegas Hasto.
Ia menegaskan PDIP tetap terbuka terhadap berbagai masukan sembari memastikan keputusan akhir berpihak pada kepentingan rakyat dan penguatan sistem demokrasi nasional. (*)
