DPRD Samarinda Soroti Pergeseran Anggaran Karhutla, Alokasi BTT Diminta Jelas
DIKSI.CO – Pergeseran anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda setelah pemerintah kota menetapkan masa tanggap darurat.
DPRD Samarinda ingin memastikan setiap anggaran yang bergeser untuk kebutuhan penanganan karhutla benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya akan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjelaskan penggunaan anggaran tersebut.
DPRD juga akan membahas alokasi anggaran bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Makanya kita akan meminta penggunaan dan alokasi dananya ke mana saja. Itu yang nanti kita ingin pastikan,” ungkap Deni, Senin (14/9/2026).
DPRD Minta Alokasi BTT untuk Karhutla Dijelaskan
Menurut Deni, DPRD perlu mengetahui secara rinci perubahan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah Pemkot Samarinda menetapkan masa tanggap darurat.
Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan operasional selama penanganan karhutla. DPRD juga ingin melihat dukungan anggaran bagi personel yang bekerja di lokasi kebakaran.
Deni menilai relawan menjadi salah satu pihak yang perlu mendapat perhatian. Mereka ikut turun langsung membantu petugas menangani kebakaran di lapangan.
Karena itu, kebutuhan relawan harus masuk dalam perencanaan anggaran penanganan bencana.
APD Petugas Juga Jadi Perhatian
Selain dukungan bagi relawan, DPRD Samarinda menyoroti kebutuhan alat pelindung diri (APD).
Deni menyebut pihaknya menerima informasi mengenai keterbatasan perlengkapan keselamatan bagi tim yang bertugas di lokasi karhutla.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh personel mendapat perlengkapan yang memadai sebelum menjalankan tugas.
“Tim-tim yang nanti berjibaku di lapangan itu wajib memenuhi itu dulu. APD jangan sampai nanti kita tidak ingin ikut jadi korban dari pihak penanganan,” tegasnya.
Menurut Deni, penanganan karhutla harus tetap memperhatikan keselamatan petugas. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko yang dapat muncul selama proses pemadaman.
Pergeseran Anggaran Masuk Pembahasan KUA-PPAS
Pergeseran anggaran penanganan karhutla juga berkaitan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Samarinda.
DPRD telah menerima draf usulan dari Pemkot Samarinda. Selanjutnya, DPRD menjadwalkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Deni mengatakan DPRD memiliki waktu terbatas untuk membahas usulan tersebut. Karena itu, pihaknya perlu segera mengetahui angka dan pos anggaran yang mengalami perubahan.
“Untuk draf usulan KUA-PPAS dari Pemkot telah kita terima. Kita agendakan Rabu rapat dengan TAPD,” ujarnya.
DPRD menargetkan kesepakatan dapat tercapai pada awal pekan berikutnya. Sementara itu, pengesahan anggaran dijadwalkan berlangsung pada akhir September.
Deni mengatakan pembahasan akan berlangsung secara maraton. Langkah tersebut diperlukan agar DPRD dapat memetakan seluruh perubahan anggaran.
DPRD Cermati Pergeseran APBD Murni
DPRD juga akan melihat kemungkinan adanya pergeseran anggaran dari APBD murni yang sebelumnya telah disahkan.
Menurut Deni, pembahasan harus menghasilkan gambaran yang jelas mengenai perubahan tersebut.
“Senin depan kita sudah harus melakukan kesepakatan karena di akhir bulannya kita sudah melakukan pengesahan. Paling tidak kita sudah punya gambaran angka-angka yang disampaikan mengenai pergeseran atau tidaknya daripada APBD murni sebelumnya yang kita sahkan,” bebernya.
Selain anggaran, DPRD akan meminta BPBD memaparkan perkembangan penanganan karhutla selama masa tanggap darurat.
DPRD ingin mengetahui langkah yang sudah dilakukan pemerintah serta kebutuhan yang masih harus dipenuhi.
DPRD Minta Kejelasan Masa Tanggap Darurat
Deni mengatakan kejelasan masa tanggap darurat penting dalam menentukan kebutuhan anggaran berikutnya.
Menurutnya, pemerintah menetapkan masa tanggap darurat berdasarkan kajian dan telaahan BPBD. Karena itu, DPRD perlu mengetahui dasar penanganan serta kebutuhan anggaran yang muncul dari kebijakan tersebut.
“Kita ingin meminta itu tadi. Jadi kejelasan karena kan Pak Wali Kota menata ruangan ini berdasarkan daripada kajian dan telaahan oleh BPBD. Yang itu adalah sektor yang berkaitan dengan bencana daerah,” tuturnya.
DPRD Samarinda juga akan mencermati dukungan anggaran bagi petugas dan relawan. Pergeseran anggaran harus mampu mendukung kebutuhan penanganan karhutla tanpa mengabaikan keselamatan personel.
Deni menegaskan pihaknya akan meminta BPBD menjelaskan penggunaan dana, kebutuhan APD, langkah penanganan hingga batas waktu masa tanggap darurat.
“Yang ingin kami pastikan, langkah-langkah mereka apa, penanganan seperti apa, dan sampai sejauh mana, dan masa tanggap darurat ini sampai kapan,” pungkasnya.
(Redaksi)
