Andi Harun Dorong Reformasi Pengelolaan APBD, Minta Daerah Tinggalkan Pola Anggaran Lama
DIKSI.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur memperbaiki tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, penurunan kemampuan fiskal harus menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan anggaran, bukan alasan untuk saling menyalahkan.
Andi menyampaikan ajakan tersebut saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertajuk “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur” yang digelar IKA PMII Kaltim di Cafe D’Bagios, Samarinda. Forum itu juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, serta dipandu jurnalis senior Muhammad Khaidir.
Andi mengakui pemotongan pendapatan keuangan daerah (PKD) dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Namun, ia meminta seluruh pemerintah daerah menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan APBD.
“Kalau ada penurunan PKD tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun, Sabtu (1/8/2026).
Kondisi Fiskal Nasional Dipengaruhi Tantangan Global
Andi menilai berbagai faktor menekan kondisi fiskal nasional. Ia menyebut defisit APBN, ketidakpastian ekonomi global, serta memanasnya geopolitik internasional ikut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan menekan nilai tukar rupiah.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memahami situasi tersebut sebagai tantangan bersama. Menurutnya, penurunan transfer ke daerah tidak semata-mata terjadi karena kebijakan pemerintah pusat.
“Negara sedang membutuhkan uang. Ada faktor geopolitik internasional, harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi APBN, nilai tukar rupiah juga tertekan. Semua itu memengaruhi kemampuan fiskal nasional,” ujarnya.
Pengelolaan APBD: Disiplin Fiskal dan Anggaran Berbasis Kebutuhan
Andi meminta seluruh kepala daerah mengubah cara menyusun APBD. Selama ini banyak daerah melakukan ekspansi belanja ketika penerimaan meningkat. Kini, menurutnya, pemerintah daerah harus menerapkan disiplin fiskal dan menentukan prioritas belanja secara lebih ketat.
“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.
Selain itu, Andi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah menerapkan konsep zero-based budgeting. Melalui konsep tersebut, setiap perangkat daerah harus menyusun pengelolaan APBD berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah daerah masih bisa mengevaluasi berbagai pos belanja rutin agar setiap rupiah APBD memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” katanya.
Sebagai contoh, Andi meminta pemerintah daerah mengurangi belanja alat tulis kantor karena sebagian besar pelayanan administrasi kini sudah menggunakan sistem digital.
“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” ujarnya.
Andi menegaskan keberhasilan APBD bukan dari besarnya anggaran. Menurutnya, ukuran utama terletak pada manfaat yang mayarakat rasakan.
“Kalau APBD besar, manfaatnya juga harus besar. Tetapi kalau APBD turun, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” katanya.
Andi Usulkan Gerakan Bersama Perjuangkan Tambahan Anggaran
Dalam forum tersebut, Andi juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh kepala daerah perlu menyiapkan dokumen teknokratis yang ada dukungan dari data riil. Setelah itu, mereka dapat memperkuat perjuangan tersebut melalui jalur politik.
“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.
Andi optimistis pemerintah daerah di Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar memperoleh tambahan dukungan anggaran jika seluruh kepala daerah menyampaikan argumentasi yang berbasis data dan kebutuhan riil.
Di akhir pemaparannya, Andi menegaskan pemerintah daerah harus menjadikan evaluasi internal sebagai budaya baru dalam pengelolaan keuangan. Dengan cara itu, setiap rupiah APBD akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.
(Redaksi)
