Modus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Oknum Kemenag Minta Travel Setor Uang agar Dapat Jatah

DIKSI.CO – Praktik dugaan suap dalam distribusi kuota haji khusus tahun 2024 yang melibatkan oknum di Kementerian Agama (Kemenag) perlahan mulai terungkap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, travel penyelenggara ibadah haji diduga dipaksa menyetor sejumlah uang agar bisa mendapatkan jatah kuota.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat menanggapi hasil pemeriksaan terhadap asosiasi travel haji terkait dugaan korupsi tersebut.

“Kuotanya dari Kementerian Agama, kuota hajinya. Jadi, itulah tindakan kesewenang-wenangan yang kadang meminta sesuatu di luar. Kalau tidak diberikan, ya nanti kuota hajinya bisa enggak kebagian,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9).

Asep menjelaskan, travel haji sangat bergantung pada Kemenag untuk mendapatkan kuota, termasuk kuota tambahan yang diberikan secara berkala oleh pemerintah Arab Saudi.

Ketergantungan ini membuat posisi penyelenggara haji menjadi lemah dan rentan terhadap tekanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Travel agent dalam konteks ini sangat tergantung kepada Kementerian Agama. Enggak bisa mereka ke kementerian lain untuk dapat kuota,” ucapnya.

KPK saat ini terus mendalami proses pembagian kuota haji, terutama terkait tambahan kuota yang diberikan pada 2024.

Menurut Asep, praktik serupa juga pernah terjadi pada 2023, meski skalanya disebut lebih kecil dan masih sesuai regulasi.

“Sebelumnya, 2023 juga ada, tapi tidak sebesar yang di tahun 2024. Pembagiannya itu, kalau tidak salah, masih sesuai dengan aturan yang ada,” tambahnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji yang menyangkut kepentingan umat.

KPK menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi kuota, guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sejauh ini, KPK belum menyebutkan secara rinci siapa saja oknum yang terlibat maupun jumlah uang yang disetor oleh pihak travel.

Namun, penyelidikan masih berlangsung dan akan berkembang sesuai dengan temuan di lapangan. (*)