Demi Percepatan Kinerja Daerah, DPRD Kaltim Dorong Pemprov Segera Isi 10 Jabatan Strategis Eselon II 

DIKSI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menghadapi tantangan serius akibat masih kosongnya 10 jabatan strategis Eselon II di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kekosongan ini mendorong banyak posisi penting diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai membatasi ruang gerak dalam pengambilan kebijakan strategis.

Komisi I DPRD Kaltim terus menyoroti kondisi tersebut.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menegaskan bahwa keberadaan Plt seharusnya bersifat sementara dan tidak ideal untuk jabatan setingkat kepala OPD.

“Plt memiliki kewenangan yang tidak penuh. Mereka bekerja dengan ruang gerak yang terbatas, padahal OPD membutuhkan keputusan strategis yang cepat,” ujar Salehuddin, Minggu (7/12/2025).

Ia menambahkan, rangkap jabatan yang kerap terjadi pada posisi Plt juga membuat efektivitas kerja terganggu.

Daftar 10 OPD yang Masih Kosong Pimpinan Eselon II

Saat ini, jabatan definitif yang masih belum terisi meliputi Dinas Perkebunan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dan Direktur RS Kanujoso Djatiwibowo.

Kekosongan ini berpotensi menimbulkan perlambatan pada proses belanja daerah dan pelaksanaan program prioritas, khususnya menjelang tahun anggaran baru.

Kekosongan ASN dan Dampaknya pada Eselon III

Selain permasalahan di tingkat Eselon II, Komisi I juga memaparkan bahwa sekitar 200 ASN diperkirakan pensiun dalam waktu dekat.

Kondisi ini dapat menciptakan kekosongan pada Eselon III, seperti Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas.

“Sudah ada beberapa OPD yang melapor. Kekosongan di Eselon III bisa memperlambat koordinasi dan pelaksanaan program,” kata Salehuddin.

Harapan Penuntasan di Awal 2026

Komisi I DPRD Kaltim menargetkan seluruh jabatan definitif, baik Eselon II maupun Eselon III, dapat terisi penuh pada awal anggaran 2026.

Dengan demikian, Pemprov Kaltim dapat menjalankan program prioritas secara optimal dan tanpa hambatan struktural.

“Kami berharap penetapan pejabat definitif selesai cepat. Program 2026 harus berjalan lancar,” pungkasnya. (Adv)