DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Akses Pendidikan
DIKSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemeretaan akses pendidikan di provinsi yang berjuluk Benua Etam ini.
Dorongan ini sebagaimana disuarakan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah III Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda pada Rabu (26/11/2026).
Agenda utama pertemuan tersebut membahas usulan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), proses pengalihan status sekolah swasta menjadi sekolah negeri, serta kesiapan lahan pendirian sekolah menengah atas (SMA) di berbagai daerah di Kaltim.
Andi Satya Adi Saputra menjelaskan bahwa Disdikbud Wilayah III Kaltim memaparkan lima usulan lokasi lahan yang diharapkan dapat digunakan sebagai titik pembangunan sekolah baru.
Namun, kata Andi Satya, setiap lokasi memiliki kondisi hukum dan administratif yang berbeda.
“Status lahan harus clean and clear. Setelah itu baru dapat kami teruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditindaklanjuti. Komisi IV akan menilai seluruh usulan secara objektif,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sebagian lahan yang diusulkan masih menunggu verifikasi hibah, sementara lainnya merupakan aset yayasan yang saat ini digunakan sekolah swasta dan berencana dialihkan menjadi sekolah negeri.
Andi Satya menegaskan proses ini harus dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan sengketa di kemudian hari.
Pemerintah Provinsi Kaltim menghadapi penyesuaian anggaran pada tahun 2026 akibat pemotongan APBD. Kondisi ini membuat DPRD menekankan agar pembangunan sekolah dilakukan secara rasional dan sesuai kebutuhan mendesak.
Andi Satya mencontohkan, kebutuhan sekolah baru paling tinggi ada di Balikpapan, dengan dua sekolah yang sudah diusulkan. Sementara di Samarinda, khususnya Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ilir, hanya terdapat satu SMA negeri, yakni SMA 2. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah siswa yang terus meningkat.
“Perlu diketahui, kebutuhan sekolah baru paling tinggi ada di Balikpapan. Dua sekolah sudah kami usulkan dan di Samarinda ada dua kecamatan yakni Samarinda Kota dan Samarinda Ilir saat ini hanya memiliki satu SMA negeri, yakni SMA 2. Ke depan, harus dipikirkan penambahan sekolah baru untuk mengurangi beban siswa dan kapasitas sekolah,” kata Andi Satya.
DPRD Kaltim menekankan agar roadmap pembangunan pendidikan dijalankan secara konsisten sesuai arah kebijakan Gubernur.
Pendidikan disebut harus menjadi prioritas utama di tengah pertumbuhan ekonomi Kaltim yang diproyeksikan meningkat seiring pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Harapan kami, pendidikan di Kaltim semakin maju. Namun, pembangunan harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Tidak hanya Kukar, tetapi semua wilayah yang membutuhkan harus diperhatikan,” tegas Andi Satya.
(ADV)
