Pemkab Kutim Genjot Elektrifikasi Desa Terpencil, Bupati Ardiansyah Ajak Perusahaan Swasta Berkolaborasi
DIKSI.CO, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus mempercepat realisasi program elektrifikasi sebagai salah satu fokus pembangunan strategis daerah pada tahun ini.
Melalui kolaborasi bersama PLN dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, sebanyak 13 desa terpencil ditargetkan sudah menikmati layanan listrik sebelum tahun anggaran berakhir.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa target tersebut bersifat final dan tidak boleh mengalami pergeseran ke tahun berikutnya.
Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan vital yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga aktivitas rumah tangga.
Karena itu, Pemkab Kutim memastikan seluruh proses teknis maupun administratif dipercepat agar jaringan listrik dapat segera beroperasi di desa yang selama ini belum tersentuh aliran listrik yang stabil.
Tantangan Medan dan Pembukaan Jalur
Di lapangan, tantangan utama program elektrifikasi terletak pada kondisi medan yang harus ditembus menuju desa terpencil.
Banyak titik pemasangan jaringan melewati perkebunan milik warga, mulai dari kebun kelapa, ladang campuran, hingga perkebunan sawit.
Tidak sedikit tanaman yang berdiri tepat di jalur pemasangan tiang listrik sehingga harus dipotong atau digeser.
Bupati Ardiansyah memahami bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan keberatan dari sebagian warga.
Namun ia menegaskan bahwa penyesuaian teknis di lapangan merupakan bagian yang tidak terhindarkan demi percepatan pembangunan.
“Kadang jalur jaringan itu harus melintas kebun. Ada tanaman warga, seperti kelapa atau sawit, yang berdiri tepat di jalur tiang. Ini harus kita komunikasikan. Kami berharap masyarakat mendukung, karena manfaatnya kembali kepada warga,” ujarnya.
Ia meminta agar masyarakat dapat memberikan ruang bagi petugas PLN dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pemasangan jaringan tanpa hambatan.
Semakin cepat proses di lapangan, semakin cepat pula desa-desa tersebut dapat menikmati listrik yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
Koordinasi Intensif Pemkab–PLN
Guna menghindari kendala administratif, Pemkab Kutim telah melakukan koordinasi intens dengan PLN sejak awal tahun.
Proses perizinan, penetapan jalur, hingga kisaran kebutuhan material dipersiapkan paralel untuk mengejar percepatan pekerjaan.
Ardiansyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dokumen teknis pemerintah daerah dan rencana kerja PLN agar tidak terjadi tumpang tindih yang bisa menghambat pemasangan jaringan.
Menurutnya, sinergi inilah yang menjadi kunci utama percepatan elektrifikasi di wilayah berkarakter geografis menantang seperti Kutim.
“Kami ingin teknisnya berjalan cepat. Semua hal administratif sudah kita rintis jauh hari agar tidak menjadi hambatan. Listrik ini kebutuhan vital, jadi kami tidak ingin ada jeda yang mengulur waktu,” ucapnya.
Ajak Perusahaan Swasta Berkolaborasi
Selain mengandalkan PLN sebagai penyedia utama listrik di daerah, Pemkab Kutim juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta.
Beberapa perusahaan di wilayah Kutim diketahui memiliki kelebihan daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penyediaan energi bagi desa-desa prioritas.
Ardiansyah menyebut bahwa dukungan sektor swasta akan mempercepat pemerataan energi karena beberapa desa terpencil secara geografis lebih dekat dengan fasilitas perusahaan dibandingkan jaringan utama PLN.
“Jika perusahaan bisa memasok listrik ke desa prioritas, ini akan mempercepat pemerataan. Kami membuka ruang kolaborasi itu, selama sesuai aturan dan membawa manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi kerja sama yang memungkinkan perusahaan menjadi mitra penyedia daya listrik sementara, maupun skema lain yang mendukung percepatan elektrifikasi.
Selain peran pemerintah dan PLN, Bupati Ardiansyah menekankan bahwa masyarakat memiliki peran krusial dalam mewujudkan desa terang.
Dukungan warga dalam tahap sosialisasi, pemberian izin akses pemasangan jaringan, hingga menjaga keamanan jalur listrik akan sangat menentukan keberhasilan program.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran listrik setelah jaringan terpasang.
Menurutnya, keberlanjutan layanan sangat ditentukan oleh partisipasi warga dalam menjaga ketersediaan biaya operasional dan perawatan jaringan.
“Kita bisa bangun jaringan, tapi keberlanjutan listrik itu sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Kepatuhan membayar iuran dan menjaga fasilitas adalah bagian integral dari keberhasilan program,” pungkasnya. (Adv)
