Buyung menyatakan predikat provinsi miskin inovasi dari Kemendagri RI, mestinya dapat dirayakan secara meriah oleh Pemprov Kaltim.

Sama halnya ketika Kaltim mendapat opini WTP oleh BPK, publikasi dilakukan dengan gencar. 

"Kan lumayan masuk dalam lima besar nilai indeks inovasi terendah, di peringkat empat pula," ungkapnya.

Prestasi miskin inovasi jadi peringatan kepada kepala daerah untuk segera melakukan pembenahan dan perbaikan secara menyeluruh.

37 kategori penilaian inovatif tidak hanya jadi ajang gagah-gagahan, namun juga menjadi kewajiban Pemprov Kaltim untuk dipenuhi.

"Bukan hanya gagah-gahan ikut dalam kompetisi seremonial seperti ini. tapi jadi kewajiban pemda yang memang sudah didukung dengan perangkat dan infrastruktur yang sudah sangat memadai," paparnya.

Perbaikan kinerja Pemprov Kaltim, sangat bergantungbpada pola kinerja kepada daerahnya.

Buyung menegaskan perangkat daerah bekerja tidak hanya serta merta untuk memuaskan dahaga penilaian kemendagri. Namun juga bermanfaat besar bagi masyarakat.

"Perbaikan ke depannya jelas sangat bergantung pola dan kinerja kepala daerah. Dampaknya bukan hanya penilaian dari kemendgri saja, tetapi manfaat besar dirasakan oleh masyarakat di daerahnya secara nyata," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)