Hadapi Penurunan Tranfer Pusat, Fraksi PDIP DPRD Kaltim Dorong APBD 2026 Lebih Berpihak ke Rakyat
DIKSI.CO – Fraksi PDIP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tata kelola anggaran yang efektif, transparan.
Fraksi PDIP menekankan, tata kelola anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik dalam pembahasan Rancangan APBD 2026.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Sugiyono menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menjadi fokus pengawasan fraksi terhadap kebijakan fiskal daerah.
Dalam Rapat Paripurna Ke-45 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (3/12), Sugiyono menekankan pentingnya penguatan belanja modal yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa fraksi bersikap kritis bukan untuk menghambat pembahasan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap pengelolaan uang rakyat.
“Belanja modal harus pada sektor berdaya ungkit tinggi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar manfaatnya dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Situasi Fiskal 2026 Menuntut Kebijakan Realistis
Fraksi PDIP mencermati turunnya Pendapatan Transfer Pusat (PTP) dari sekitar Rp9,33 triliun menjadi Rp6,19 triliun.
Penurunan hingga Rp3,13 triliun ini menciptakan tekanan fiskal yang harus ditangani dengan penuh kehati-hatian.
Sugiyono menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu menata kembali prioritas belanja agar tetap konsisten berpihak pada rakyat, khususnya kelompok rentan.
Ia menekankan bahwa APBD 2026 tidak boleh bergeser dari semangat pemerataan pembangunan.
Dalam paparannya, Sugiyono juga menyoroti dominasi belanja pegawai yang masih terlalu besar.
Kondisi ini, sebutnya, mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan prioritas.
Fraksi PDIP mendorong langkah reformasi untuk menata belanja pegawai dan mengalihkan porsi anggaran ke sektor layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Selain itu, Sugiyono menekankan pentingnya digitalisasi pajak dan retribusi daerah secara real time guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Optimalisasi PAD harus memperkuat efektivitas dan efisiensi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi efek berganda bagi pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan,” ucapnya.
Percepatan Penurunan Stunting dan Sikap Tegas tentang DBH
Fraksi PDIP juga menekankan percepatan penanganan stunting melalui penguatan data by name by address dan intervensi gizi spesifik di wilayah miskin dan pedesaan.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Kaltim yang menolak pemotongan DBH karena merugikan daerah.
“Aspirasi publik wajib kita akomodasi selama penyampainnya sesuai koridor hukum demi menjaga hak fiskal daerah,” pungkasnya. (Adv)
