DPRD Kaltim Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Pendidikan
DIKSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
Sorotan ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin. Ia mengatakan rendahnya serapan anggaran dapat menghambat layanan pendidikan dasar di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil.
Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa anggaran pendidikan bukan sekadar dokumen atau angka di atas kertas, melainkan amanah yang harus diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan program pendidikan berdampak langsung pada warga, khususnya mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
“Anggaran itu amanah yang harus diwujudkan menjadi manfaat nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Fuad menilai, masyarakat di daerah pinggiran paling merasakan dampak dari lambatnya realisasi program.
Ketika program pendidikan tersendat, akses layanan dasar ikut terhambat. Karena itu, ia meminta Disdikbud menyusun langkah yang lebih presisi dan tepat sasaran agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.
“Kami ingin Disdikbud menyusun program yang tepat sasaran. Warga di daerah pinggiran juga perlu akses pendidikan yang layak,” tegasnya.
Anggota legislatif dari Partai Gerindra ini mengatakan percepatan serapan anggaran sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta pemerintah pusat yang memprioritaskan sektor pendidikan.
Program seperti Gratispol dan Jospol disebut sebagai bukti komitmen tersebut, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Program Gratispol dan Jospol menjadi bukti bahwa Pemprov memprioritaskan pendidikan. Tinggal bagaimana OPD pelaksana menjalankannya secara maksimal,” jelasnya.
Selain soal serapan anggaran, Fuad juga menyoroti minimnya ketersediaan SMA Negeri di Kaltim.
Kondisi ini membuat banyak siswa di Samarinda dan Balikpapan harus menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk bersekolah. Ia menilai persoalan ini berulang dari tahun ke tahun dan belum mendapat solusi konkret.
“ Sekolah masih belum merata, baik di Samarinda maupun Balikpapan,” katanya.
Menurut Fuad, masalah keterbatasan sekolah negeri menambah beban bagi keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah. Biaya transportasi harian menjadi tantangan tambahan, sementara kualitas pendidikan seharusnya bisa diakses dengan mudah tanpa hambatan jarak.
Disdikbud Harus Peka pada Kondisi Lapangan
Ia menegaskan bahwa Disdikbud harus lebih peka terhadap kondisi lapangan dan memastikan pelayanan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Harapan masyarakat, lanjutnya, sederhana: mereka ingin anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
“Mereka ingin anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” tandasnya.
Sorotan DPRD Kaltim terhadap Disdikbud menjelang akhir tahun anggaran 2025 menjadi peringatan penting.
Pendidikan bukan sekadar program administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
Dengan percepatan serapan anggaran, pemerataan sekolah negeri, serta pelaksanaan program prioritas yang lebih efektif, diharapkan masyarakat Kaltim dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pendidikan yang dijalankan pemerintah.
Target Disdikbud Kaltim
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menargetkan realisasi serapan anggaran mencapai 92 persen pada akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, saat ditemui di Samarinda, Selasa (5/11/2025).
Armin menjelaskan, hingga saat ini serapan anggaran di lingkungan Disdikbud Kaltim telah mencapai sekitar 69 persen. Anggaran terbesar terserap untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur pendidikan yang sedang berjalan di berbagai wilayah.
“Secara fisik progresnya sudah hampir 69 persen, dan berjalan sesuai rencana. Kalau nanti ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), itu disebabkan karena sisa hasil lelang yang cukup besar,” ungkap Armin.
Ia menambahkan, Disdikbud Kaltim tetap memprioritaskan penyelesaian kegiatan infrastruktur pendidikan dan kebutuhan belanja pegawai. Menurutnya, seluruh proyek fisik kini tengah dalam tahap pengerjaan dan akan terus dipercepat agar tuntas sebelum akhir tahun.
“Kami masih optimis karena sebagian penyedia atau kontraktor belum mengajukan pembayaran, jadi serapan belum sepenuhnya tercatat. Begitu mereka ajukan, serapan otomatis akan meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut Armin menyebutkan, dengan progres yang ada saat ini, pihaknya memperkirakan realisasi anggaran akan mencapai antara 90 hingga 92 persen hingga penutupan tahun anggaran 2025.
“Insyaallah seluruh kegiatan Disdikbud Kaltim dapat berjalan optimal dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan,” tutupnya.
(*)
