Diduga Penyebab Banjir Bandang di Sumatera dan Aceh, Pemerintah Cabut Izin Delapan Perusahaan
DIKSI.CO – Delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan longsor besar di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dicabut izinnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pihaknya sedang menelusuri kembali seluruh aspek perizinan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di wilayah bencana.
Hanif menyatakan pencabutan izin ini merupakan langkah awal untuk memastikan apakah operasional perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang memicu bencana.
“Kami mulai hari ini menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” ujarnya, Kamis (3/12).
Perusahaan Akan Dipanggil untuk Pemeriksaan
KLH sudah mengidentifikasi tujuh dari delapan perusahaan yang izinnya dicabut.
Satu perusahaan lainnya, katanya, belum aktif, namun tetap akan menjalani pemeriksaan secara menyeluruh.
Beberapa perusahaan tersebut berada di kawasan Batang Toru, wilayah yang selama ini menjadi perhatian karena aktivitas industri dan perubahan tata guna lahan.
Hanif memastikan pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap delapan perusahaan tersebut pada Senin (8/12) pekan depan.
Mereka akan menjalani pemeriksaan oleh Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran.
“Kami ingin proses ini adil, sehingga seluruh perusahaan akan kami dalami,” tegasnya.
Potensi Tindak Pidana Lingkungan Mengemuka
Pemerintah membuka peluang penindakan pidana jika ada bukti kuat keterlibatan korporasi dalam bencana yang menelan banyak korban jiwa itu.
Hanif menilai unsur pidana menjadi relevan karena dampak kerusakan sangat besar, baik dari sisi lingkungan maupun keselamatan warga.
“Karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan pidananya akan muncul,” kata Hanif.
Ia menegaskan penindakan tegas sangat perlu untuk memberikan efek jera dan mencegah kerusakan lebih luas di masa mendatang.
Hanif juga mengungkapkan fakta lapangan yang menunjukkan tingginya kerusakan hutan.
Dari total 340 ribu hektare kawasan hutan di wilayah terdampak, sekitar 50 ribu hektare di bagian hulu kini berubah menjadi lahan kering tanpa tutupan pohon.
LHK menduga kondisi tersebut yang membuat curah hujan yang relatif rendah pun dapat langsung memicu banjir besar.
“Begitu hujan sedikit, ya sudah kita bayangkan,” pungkasnya.
Pemerintah menegaskan akan memperketat pengawasan perizinan dan memperbaiki tata kelola lingkungan untuk mencegah bencana serupa terjadi lagi. (*)
