Agusriansyah Ridwan Dorong Pemberian Insentif Pengawas Madrasah
DIKSI.CO – Di balik kualitas pendidikan yang baik, ada sosok yang sering luput dari perhatian yakni pengawas madrasah. Mereka adalah garda terdepan dalam memastikan standar mutu pembelajaran berjalan sesuai aturan. Namun, ironisnya, dedikasi besar yang mereka berikan belum diimbangi dengan penghargaan finansial yang layak.
Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menyoroti ketimpangan yang terjadi. Menurutnya, insentif yang diterima pengawas madrasah jauh berbeda dengan pengawas sekolah negeri.
“Pengawas madrasah, bahkan yang mengawasi sekolah negeri di bawah naungan Diknas, tidak pernah mendapatkan insentif. Padahal mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk menuju lokasi pengawasan,” jelas Agusriansyah.
Bayangkan, setiap kali melakukan pengawasan, mereka harus menanggung biaya perjalanan, penginapan, hingga operasional dari kantong pribadi. Kondisi ini jelas membebani, sekaligus menimbulkan rasa ketidakadilan.
Tugas pengawas bukanlah pekerjaan ringan. Mobilitas tinggi, tanggung jawab besar, serta komitmen menjaga mutu pendidikan membutuhkan energi dan pengorbanan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, semangat pengawas bisa terkikis. Padahal, keberhasilan pendidikan di Kalimantan Timur juga bergantung pada kerja keras mereka.
Agusriansyah menegaskan, solusi harus segera dicari. DPRD Kaltim mendorong agar regulasi yang ada dimanfaatkan untuk memberikan dukungan finansial. Meski pemberian insentif bulanan berpotensi dikategorikan sebagai pendapatan tetap yang bukan kewenangan daerah, mekanisme lain tetap bisa ditempuh.
DPRD Kaltim membuka peluang kerjasama dengan kementerian maupun pihak terkait lainnya. Dengan begitu, pengawas madrasah tetap bisa mendapatkan penghargaan yang layak tanpa melanggar aturan.
“Kita harus mencari solusi melalui mekanisme yang sesuai regulasi, supaya pengawas tetap mendapat penghargaan yang layak,” tambah Agusriansyah.
Langkah ini bukan hanya soal insentif, tetapi juga soal kesetaraan perlakuan dalam sistem pendidikan. Memberikan dukungan finansial berarti mengakui peran vital pengawas madrasah dalam menjaga kualitas pendidikan.
Dorongan pemberian insentif kepada pengawas madrasah juga disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi.
“Kami meminta Gubernur mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kepada para pengawas,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan regulasi telah memungkinkan pemerintah provinsi menggunakan APBD untuk memberikan insentif pengawasan.
Darlis juga menyoroti kondisi di lapangan. Banyak pengawas madrasah harus menangani puluhan satuan pendidikan dalam satu wilayah.
Minimnya dukungan operasional membuat sebagian pengawas kesulitan menjalankan tugas secara optimal.
Menurutnya, pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pendidikan madrasah. Tanpa dukungan memadai, pengawasan menjadi tidak efektif, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembelajaran.
“Banyak pengawas akhirnya hanya bisa berkoordinasi lewat telepon. Mereka tidak bisa turun ke lapangan karena tidak ada biaya operasional. Padahal tuntutan pekerjaan mereka sangat besar,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah provinsi segera menyediakan anggaran khusus untuk para pengawas Kemenag.
“Namanya insentif, bukan tunjangan, jadi secara regulasi tidak masalah. Guru-guru madrasah dan guru-guru PAI bisa menerima insentif dari provinsi. Hanya pengawas Kemenag yang tertinggal. Kami meminta agar ada anggaran tambahan agar posisi mereka setara dengan pengawas dari dinas,” ucapnya.
(ADV)
