DPRD Kaltim Ingatkan Pendidikan Tak Boleh Jadi Korban Pemangkasan Anggaran
DIKSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menghadapi tekanan fiskal dan penyesuaian belanja daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menekankan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar angka, melainkan bentuk komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia.
“Kita sudah sepakat bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dan itu tidak boleh diabaikan,” ujar Makmur.
20 Persen Anggaran Pendidikan Harus Dipenuhi
Makmur menegaskan bahwa setiap siklus perencanaan APBD wajib memastikan alokasi 20 persen untuk pendidikan. Menurutnya, jika dalam pembahasan anggaran ada ketidaksesuaian, maka harus segera penyesuaian agar target tersebut tercapai.
Ia menambahkan, ketentuan ini bukan hanya formalitas, melainkan jaminan agar program berjalan berkesinambungan. “Kalau tidak mencapai 20 persen, ya harus kembali ada penyesuaian. Itu selalu menjadi perhatian dalam pengesahan anggaran,” tegasnya.
Rasionalisasi Anggaran dan Risiko Janji Politik
Lebih lanjut, Makmur mengingatkan agar anggaran pendidikan di hitung secara rasional sesuai kemampuan fiskal daerah. Ia menilai, pemerintah tidak boleh membuat janji besar yang pada akhirnya tidak mampu terealisasikan.
“Jangan sampai kita hanya menyampaikan keinginan, tetapi tidak memperhitungkan kemampuan anggarannya. Itu yang bahaya,” katanya.
Menurutnya, program pendidikan yang tidak realistis berisiko terhenti di tengah jalan dan justru merugikan masyarakat.
Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan
DPRD Kaltim menilai pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, meski Pemprov Kaltim menghadapi tekanan fiskal, sektor pendidikan tidak boleh menjadi sasaran pemangkasan.
Makmur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas pendidikan. “Ketentuan 20 persen itu bukan sekadar aturan, tetapi komitmen negara untuk membangun manusia Indonesia yang unggul,” ujarnya.
Percepatan Implementasi Gaspol Pendidikan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki program unggulan untuk pendidikan dengan nama Gratispol.
Sebelumnya Pemprov Kaltim resmi meluncurkan proyek ambisius Percepatan Implementasi Gaspol Pendidikan.
Peluncuran yang berpusat di Gedung Olah Bebaya Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (17/11/25).
Acara dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
Kegiatan ini bersamaan dengan penyerahan simbolis Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima manfaat dari program unggulan Gratispol.
Dalam launching ini, Rudy Mas’ud secara simbolis menyerahkan UKT Gratispol kepada 53 perwakilan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) di Kaltim.
Baru Disalurkan untuk 7 PTN
Gubernur Rudy Mas’ud mengumumkan bahwa bantuan yang cair saat ini mencapai Rp 44 miliar dari 7 PTN yang administrasinya telah lengkap. Sementara penerima UKT gratis kepada 32.853 mahasiswa. Dana ini sebagai upaya meringankan beban mahasiswa sebagai “Generasi Emas Kaltim.”
Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim mengalami pemangkasan, hal itu tidak menyurutkan tekad Pemprov untuk memajukan pendidikan.
“Bagi kami, pendidikan ini bukan cost (biaya). Tapi investasi Kaltim,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat, di mana standar minimal adalah lulusan S1.
“Gunakan segera (dana ini) untuk meringankan beban mahasiswa. Agar anak-anak Kaltim dapat mengenyam pendidikan tidak sebatas SMA/K, tapi hingga jenjang S1-S3,” harapnya. Syaratnya pun sederhana, cukup minimum domisili Kaltim selama 3 tahun.
Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran karena proses APBD Perubahan yang baru selesai di awal November.
Rincian Distribusi Dana ke PTN
Distribusi dana ke PTN lainnya adalah sebagai berikut:
*Universitas Mulawarman (Unmul) Rp22,4 Miliar
*Politeknik Negeri Samarinda Rp6,3 Miliar
*UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Rp4,8 Miliar
*Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Rp4,6 Miliar
*Poltekkes Kemenkes Kaltim Rp3,5 Miliar
*Politeknik Negeri Balikpapan Rp1,5 Miliar
*Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Rp604 Juta
Sementara dana untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan menyusul setelah proses verifikasi administrasi rampung.
(ADV)
