DIKSI.CO – Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada lagi upaya hukum untuk mengubah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril menyebut kedua lembaga peradilan tersebut telah mengeluarkan putusan final. Karena itu, para pihak tidak bisa lagi mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan putusan MK memiliki sifat final and binding atau final dan mengikat. Sementara itu, MA juga telah menetapkan putusan akhir dalam perkara tersebut.
Yusril menjelaskan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding. Sebab, Wakil Presiden tidak masuk sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA.
Dalam perkara tersebut, pengadilan menempatkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
“Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding,” jelas Yusril.
Kemendikdasmen Segera Jalankan Putusan MA
Yusril juga menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan PK.
Menurutnya, kementerian tersebut akan segera menjalankan perintah MA setelah menerima salinan resmi putusan.
“Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” ujar Yusril.
Meski demikian, Yusril menyerahkan keputusan mengenai langkah hukum selanjutnya kepada Gibran.
Ia mempersilakan Wakil Presiden menentukan jalur yang ingin ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh,” katanya.
Gibran Pilih Tempuh Jalur PTUN untuk Buktikan Ijazah
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Namun, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo. Ia ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana tersebut. Menurutnya, Gibran ingin membawa persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Melalui jalur PTUN, Gibran ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Sementara itu, Yusril menegaskan putusan MA dan MK dalam perkara terkait telah bersifat final.
(Redaksi)
