DPRD Kaltim meminta Pemkot agar tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selengkapnya
Wacana penghapusan tenaga honorer pada pada akhir 2024 mendatang mendapat tanggapan serius oleh DPRD Samarinda.
Selengkapnya
Terkait regulasi tenaga honorer yang harus lebih efektif menjadi sorota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono.
Selengkapnya
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun yang berlangsung di Masjid Islamic Center Jalan Selamat Riyadi Samarinda pada Minggu (16/4/2023).
Selengkapnya
Meski pemerintah pusat menegaskan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada tenaga honorer, Pemprov Kaltim, mengambil kebijakan lain.
Selengkapnya
Presiden Jokowi angkat bicara terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023.
Selengkapnya
Abdulah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), merestui usulan tidak menghapus tenaga honorer di pemerintahan.
Selengkapnya
Dalam berbagai kesempatan, Isran Noor, Gubernur Kaltim, berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer di Kaltim.
Selengkapnya
.png)