Percepat Penurunan Stunting, DPPKB Kutim Maksimalkan Program Mandatori Pendidikan
DIKSI.CO, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), berbagai langkah strategis terus digulirkan, salah satunya melalui program mandatori pendidikan dan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inovasi daerah yang telah dijalankan beberapa tahun terakhir.
Tahun ini, DPPKB mengelola dana mandatori pendidikan sebesar Rp 4 miliar dan program Cap Jempol senilai Rp 6 miliar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun generasi Kutim yang unggul, sehat, dan berdaya saing.
Langkah percepatan penurunan stunting di Kutim berangkat dari hasil evaluasi lapangan yang dilakukan DPPKB terhadap data keluarga berisiko.
Dari hasil verifikasi acak, ditemukan adanya perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan.
“Misalnya, ada keluarga yang disebut sudah memiliki air bersih, padahal belum. Ada juga yang dikatakan belum ikut program KB, padahal sudah. Dari sini kita belajar bahwa pendataan yang akurat sangat penting agar intervensi tepat sasaran,” ujarnya.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya program pelatihan teknis bagi TPK di seluruh kecamatan.
Operator data dari DPPKB dilibatkan sebagai narasumber lokal untuk memberikan panduan langsung dalam penggunaan perangkat digital agar kader mampu melakukan pendataan secara valid dan cepat.
DPPKB Kutim juga menemukan sejumlah kader TPK yang belum memiliki latar pendidikan memadai.
Untuk itu, pemerintah daerah menggagas program Paket A, B, dan C, tidak hanya ditujukan bagi keluarga berisiko stunting, tetapi juga bagi kader pendamping keluarga sendiri.
“Ada kader yang hanya tamat SD. Maka kami berinisiatif agar mereka juga bisa ikut pendidikan paket. Ini bukan hanya tentang data stunting, tapi juga bagaimana membangun SDM yang kuat di semua lini,” jelas Junaidi.
Selain itu, DPPKB Kutim mendorong penerapan Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP.
Program ini mengintegrasikan materi kependudukan, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah tanpa harus membangun sekolah baru.
Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga juga menjadi perhatian utama.
DPPKB Kutim berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Distransnaker melalui Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan SKB Sangatta Utara.
Sejumlah pelatihan keterampilan digelar, seperti menjahit, membatik, komputer, hingga pastry and bakery, yang menyasar keluarga akseptor KB agar lebih produktif dan mandiri.
Selain itu, terdapat pula program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang bekerja sama dengan lembaga TPA dan perusahaan-perusahaan di Kutim.
Program ini mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sejak dini.
“Semua ini bagian dari sinergi lintas sektor. Kita tidak bisa hanya bicara tentang angka stunting, tapi juga bagaimana menciptakan generasi Kutim yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” pungkas Junaidi. (adv)
