Langkah Proaktif Hadapi Penurunan Proyeksi Anggaran 2026, Pemkab Kutim Usahakan TPP ASN Tetap Aman
DIKSI.CO, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mulai mengambil langkah proaktif untuk menghadapi turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Pemkab memperkirakan penurunan anggaran mencapai Rp4,8 triliun ini mendorong pemerintah melakukan penataan ulang seluruh komponen belanja daerah.
Meski begitu, Pemkab Kutim tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas kesejahteraan ASN, terutama melalui upaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Sekretaris Daerah Kutim, Rizali Hadi, menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun kembali hitungan belanja pegawai secara komprehensif agar tidak terjadi penurunan signifikan pada TPP.
Pemkab Kutim mengutamakan agar hak-hak pegawai tetap aman, meskipun kondisi fiskal mengalami tekanan.
Fokus Utama: Menjaga TPP Tetap Stabil
Rizali menyampaikan bahwa tim anggaran saat ini sedang menyiapkan simulasi penyesuaian belanja pegawai, termasuk penataan ulang kebutuhan riil tenaga ASN di seluruh perangkat daerah.
“Kita harus menata ulang jumlah pegawai dan kebutuhan tiap perangkat daerah agar kebijakan tetap proporsional,” ujarnya.
Pemkab Kutim memastikan seluruh analisis menganalisa secara cermat agar TPP tidak mengalami penurunan tajam dan tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, TPP memiliki hubungan langsung dengan kinerja pelayanan publik, sehingga penurunannya harus dihitung secara matang.
“Saya pastikan proses penyesuaian tidak mengganggu pelayanan publik. TPP itu berkaitan langsung dengan kinerja. Kalau ada penurunan, harus dihitung betul dampaknya,” tegasnya.
Penataan Belanja Tetap Ikuti Batas Maksimal 30 Persen
Dengan belanja pegawai tahun 2025 mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 20,7 persen dari APBD, Pemkab Kutim wajib memastikan agar proporsi tersebut tidak melampaui batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan nasional.
Karena itu, seluruh proses penghitungan kembali kebutuhan ASN dilakukan dengan ketat dan berbasis data beban kerja serta formasi aktual, termasuk PPPK yang masih membutuhkan pembiayaan jangka panjang.
Rizali menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan belanja pegawai menjadi kunci agar pengelolaan APBD berjalan sehat dan terkendali.
Pemerintah berkomitmen menjaga struktur anggaran tetap ideal tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.
Efisiensi Menyeluruh dan Optimalisasi Pendapatan
Sejumlah strategi efisiensi mulai pemerintah jalankan, antara lain dengan memperketat belanja nonprioritas, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti prinsip efisiensi dalam setiap perencanaan kegiatan.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal sehingga penyesuaian anggaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi ASN maupun pelayanan masyarakat.
Pemkab Kutim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh formula belanja dan perencanaan pendapatan sesuai ketentuan terbaru.
Koordinasi ini penting agar Kutim tetap berada dalam jalur kebijakan fiskal yang sehat.
Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan ASN
Di akhir penjelasannya, Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutim selalu menempatkan kesejahteraan pegawai sebagai bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada stabilitas penghasilan ASN.
“Prinsipnya jelas, TPP harus tetap aman sejauh kemampuan daerah memungkinkan,” pungkasnya. (Adv)
