Ia meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengerti keadaan orang tua murid yang di Putus Hubungan Kerja (PHK) dan harus kehilangan pekerjaanya sehingga kesulitan untuk membiayai anaknya bersekolah.

"Ini yang jadi permasalahan Dinas Pendidikan Provinsi tidak berfikir hal itu, disini susah orang yang tidak mampu, kalau dipaksakan masuk swasta yang biayanya berjuta-juta mereka saja di PHK dan tidak dapat pesangon," katanya.

"Ini miris sekali hati kita, alhamdulillah sudah saya koordinasikan ini suatu pelajaran mereka jangan mementingkan kepentingan individu mereka sendiri," lanjutnya.

Taufik berharap koordinasinya selanjutnya akan berhasil sehingga beberapa warga yang berharap masih mendapatkan kuota, dan tentu ia berharap agar warga juga tidak boleh memilah-milih jika seandainya disediakan kuota.

"Kalau bicara kuota sebenenarnya yang dibutuhkan rumbel, ini kan yang punya SMA dan SMK kan provinsi dimana perannya mereka?," pungkasnya. (advertorial)