Kehati-hatian Pemprov Kaltim mengelola anggaran diapresiasi pihaknya. Hanya saja DPRD Kaltim mengingatian jangan sampai sisa anggaran juga turut terlampau besar.
"Sebenarnya juga kehati-hatian lebih bagus, harapan kami juga silpa jangan besar," kata Makmur.
Meski mendapat opini WTP oleh BPK, bukan berarti pengelolaan anggaran pemprov tidak bermasalah.
Hal-hal yang menjadi catatan BPK dan DPRD, meski dijalankan oleh Pemprov Kaltim.
"WTP bukan berarti tanpa persoalan. Ada persoalan yang harus ditindaklanjuti. WTP itu mestinya tertib administrasi dan tertib aset," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
