Tiga tokoh tersebut diketahui bernama Daud Lewing selaku Kepala Adat, Benediktus Beng Lui sebagai Sekretaris Adat dan Elisason selaku tokoh representatif pemerhati dan pembela hak-hak masyarakat sekaligus selaku bagian perwakilan dari Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAD-KT).

Masyarakat pun menilai kalau pemanggilan itu adalah upaya menghalang-halangi masyarakat yang menuntut hak mereka. Sebab ketika perusahaan diminta surat tugas kerja, mereka berkelit kalau secarik kertas tersebut telah tertinggal di dalam mess perusahaan. 

Selain itu, kejanggaln yang dirasakan masyarakat yakni terkait legalitas aksi demo. Yang mana masyarakat dituding tidak memberikan surat pemberitahuan sebagaimana mestinya aksi demo. 

Akan tetapi, demo saat itu terus berlanjut. Namun dalam setiap aksi damai tersebut aparat kepolisian terlihat mengawal ketat di lokasi tersebut. Pemortalan jalan pun pasalnya tidak serta-merta memutuskan akses lalu lintas. Karena kendaraan umum masih diperbolehkan melintas, namun hanya saja kendaraan perusahaan lah yang dilarang melintas.

Dengan demikian, maka masyarakat menilai kalau pemanggilan Porles Kutim terhadap tiga tokoh adat ini sebagai bentuk melemahkan perlawan masyarakat demi memenuhi hak-hak mereka. Yang mana sejatinya hal itu juga bertentangan dengan pengingkaran terhadap perlindungan dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap prinsip hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. 

Hak dasar manusia yang harus dilindungi, dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Sebagaimana telah diratifikasi dalam UU No 11 tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya. (tim redaksi Diksi)