"Sudah rugi, diancam mau didemo lagi. Ya, mending saya istirahatkan aja dulu," imbuhnya.

Akibat kebijakan dari Pemkot Samarinda, ujar Sarapping, pihaknya mengalami kerugian yang sangat tinggi. Pria asal Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut menyebutkan, mungkin hasil hari ini hanya sekitar Rp40 juta saja. Sedangkan untuk bahan bakarnya saja sudah mencapai Rp180 juta untuk pulang-pergi.

Sekadar informasi, dalam sekali pelayaran, kapal miliknya bisa mengangkut beras minimal 200 ton. Jadi, jika dijumlahkan dari kapal yang selalu bersandar di Pelabuhan Samarinda, rata-rata beras yang masuk bisa mencapai 350.000 ton per minggu. Hal tersebut belum termasuk, seperti kol, bawang, kentang dan sayur-mayur lainnya.

Bahkan, sambung Sarapping, dari beberapa kabar yang meresahkannya dalam bekerja, ialah adanya selentingan warga yang mengaku kalau sekalipun tak ada pasokan bahan baku dari Sulawesi ke Samarinda, maka kebutuhan masyarakat masih bisa terpenuhi dari para petani di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

"Jika tidak mengirim dari Sulawesi kami tidak tahu lagi. Saya mau kerja asalkan tidak ada intervensi dari pihak lain," tambahnya.

Terpisah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II A Samarinda Dwi Yanto menerangkan, masyarakat bisa melihat sendiri, kalau sekarang tidak lagi ada aktivitas angkutan penumpang di Pelabuhan Samarinda.