"Lalu sumber anggaran pemilu mutlak beban APBN, kalau pilkada hibah dari pemerintah daerah," katanya.

Lalu terkait isu di tahun 2019 banyak memakan korban Covid-19 apa yang KPU lakukan adalah mengantisipasi di tahun 2024, salah status satunya upgrade syarat kesehatan, misalnya tes kolesterol, gula darah, tekanan, kalau nanti MK diputuskan proposal tertutup itu menjawab semua, KPU tidak boleh menyimpulkan sendiri.

"Tahun 2023 kita siapkan sebaiknya tahapan, nanti KPU kota dalam pendaftaran DPD kita lakukan verifikasi administrasi dan faktual, karena kita datangi pendukung calon DPD," katanya.

Lalu persiapan gudang perlu disiapkan yang besar, karena jika logistik pemilu belum selesai, nanti datang lagi logistik pilkada. (Tim redaksi Diksi)