Waktu penangkapan, inisial dan keterlibatan kasus yang menjerat anak pejabat adalah tiga poin utama yang tidak boleh ditutupi kepada publik.

Pasalnya, jika menyebut yang bersangkutan anak dari pejabat mana, hal itu baru bisa dianggap di luar kewenangan yang tak wajib disebutkan kepolisian. 

"Kalau membuka anak pejabat mana itu enggak bisa juga. Yang penting itu siapa berbuat dia bertanggungjawab," paparnya. 

Meski polisi telah mengungkapkan tiga poin tersebut, namun menurut Castro masih ada satu hal janggal lainnya.

Yakni ketika Korps Bhayangkara menyebut kasus ini sangatlah sensitif terlebih jelang gelaran Pilkada Serentak di akhir tahun. 

"Tidak bisa dengan alasan pilkada mempengaruhi proses hukum. Kasus ini harus on the track. Justru polisi tidak etis kalau mereka bilang ini sensitif. Masa penegak hukum diintervensi situasi politik," katanya. 

"Kalau gitu polisi takut dong dengan pejabat. Seharusnya jangan peduli itu anak siapa. Tetap proses dan tetap terbuka," timpalnya. 

Terakhir, Castro meminta agar setelah waktu penyelidikan yang dibutuhkan polisi selesai, aparat penegak hukum bisa dengan cepat mengumumkan status dari penahanan anak pejabat tersebut. 

"Jangan berlama lama itu bisa membuka ruang kompromi, jadi enggak perlu ada yang ditunda dan tahan tahan. Memberi kepastian hukum karena tangkap tangan kasus ini tersangka atau bukan," pungkasnya.

Sebelumnya,pada Selasa (30/6/2020) malam lalu sekira pukul 19.00 Wita jajaran Satreskoba Polresta Samarinda kembali melakukan penangkapan tiga orang yang terlibat kasus narkotika di bilangan Perjuangan, seputaran Kecamatan Samarinda Utara.