"Ini normal saja, wajar tanpa pengecualian. Namun kami dari pihak DPRD memang memberikan rekomendasi dan yang krusial ini tentang pendekatan lagi dalam hal penggunaan anggaran," terang Samri. 

Ia menyampaikan, organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemkot Samarinda harus lebih aktif menjalankan tugasnya, sehingga anggaran pun dapat terserap secara optimal. 

"Sebagai contoh dari Dinas PUPR, tadi ada isi rekomendasi salah satunya apabila ada kontraktor yang dalam penggunaan anggaran ada kelebihan itu dari dinas bisa lebih aktif agar anggaran itu bisa di kembalikan, dan jika kontraktor tidak menyelasikan tugasnya biasanya mendapatkan denda jadi itu harusnya bisa masuk kas daerah" ungkap wakil rakyat fraksi PKS tersebut. 

Lanjut dia, jika ada anggaran yang berlebih seharusnya dinas terkait dapat mengembalikan dana tersebut, karna hal itu merupakan salah satu rekomendasi yang didapatkan DPRD kota Samarinda. 

"Intinya jika ada kelebihan proyek itu anggarannya harus bisa dikembalikan ke negara. Jika harus ditagih ya ditagih " pungkasnya. (advertorial)