Castro mengatakan isu-isu seputar pelayanan publik, hukum, korupsi, kesejahteraan, hingga lingkungan harus benar-benar didorong didalam debat.

Poin kedua, kata Castro, panelis semestinya juga secara implisit merepresentasikan pemilih "kolom kosong" dan yang pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters).

"Jadi materi debat juga seharusnya bermakna evaluasi terhadap kinerja paslon tunggal, terlebih mereka juga adalah petahana di daerahnya masing-masing," katanya.

Ketiga, menurut pria yang aktif dalam gerakan aktivis ini bahwa panelis tidak harus kaku hanya bicara terbatas pada kepakarannya saja.

"Sebab tidak tertutup kemungkinan ada crossing issue dalam materi debat. Isu korupsi dan pelayanan publik misalnya," tutupnya. (tim redaksi Diksi)