DPRD Samarinda Minta Pemkot Prioritaskan Akses Air Bersih bagi Warga Lokal
DIKSI.CO, SAMARINDA – Rencana kerja sama lintas kota dalam pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku untuk kebutuhan air bersih di Kalimantan Timur mendapat sorotan dari DPRD Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak melupakan kepentingan masyarakat lokal yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
Kerja sama tersebut melibatkan tiga daerah, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) di masing-masing wilayah.
Kolaborasi ini tengah digodok sebagai upaya strategis mengatasi keterbatasan sumber air baku di beberapa kota, khususnya Balikpapan yang selama ini bergantung pada Waduk Manggar.
Meski mendukung langkah tersebut, Anhar menegaskan pentingnya memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat Samarinda tidak terabaikan dalam proyek lintas daerah ini.
“Kami mendukung penuh upaya kerja sama ini selama berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Tapi Pemkot harus pastikan dulu, wilayah Samarinda sendiri sudah terlayani secara merata,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (11/11/2025).
Politisi PDIP ini menyebut masih banyak kawasan di Samarinda yang belum mendapatkan distribusi air bersih secara maksimal.
Salah satu wilayah yang menjadi sorotannya ialah Kelurahan Bukuan di Kecamatan Palaran, yang hingga kini masih kerap mengalami kesulitan air bersih, terutama pada musim kemarau.
“Samarinda belum sepenuhnya merata distribusi airnya. Contohnya di Bukuan, masyarakat masih sering mengeluh karena pasokan air tidak lancar. Jadi sebelum bicara soal kerja sama antarwilayah, tolong daerah sendiri dibenahi dulu,” tegasnya.
Menurutnya, kerja sama yang baik adalah yang tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi atau simbol kolaborasi antar kota, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung kepada warga setempat.
“Kita boleh bantu kota lain, tapi jangan sampai warga Samarinda justru jadi penonton di rumah sendiri,” tambahnya.
Meski demikian, Anhar tidak menampik bahwa proyek kerja sama lintas daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar.
Selain memperkuat ketersediaan air bersih di Kaltim, inisiatif tersebut juga bisa membuka peluang bagi Samarinda untuk memperoleh tambahan pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan sumber air Sungai Mahakam.
“Selain memenuhi suplai air bersih masyarakat, kerja sama ini juga bisa menjadi pemasukan daerah yang cukup menguntungkan bagi Samarinda,” katanya.
Namun ia menekankan agar potensi keuntungan itu tidak menutup mata terhadap persoalan pelayanan publik.
Pemerintah, menurutnya, harus memprioritaskan pembangunan jaringan air bersih di wilayah yang masih tertinggal, termasuk di kawasan perbukitan, pesisir, dan pinggiran sungai yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur PDAM.
“Air bersih itu kebutuhan mendasar, bukan barang mewah. Maka Pemkot wajib memastikan semua warga, tanpa terkecuali, bisa menikmati akses yang sama,” ujarnya.
Anhar menilai, kerja sama antarwilayah di Kaltim sebenarnya bisa menjadi langkah konkret untuk menjawab keluhan masyarakat, asalkan dijalankan dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat.
Menurutnya, Pemkot Samarinda perlu memastikan sistem distribusi dan pengolahan air bersih tetap berpihak pada masyarakat lokal sebelum berbagi pasokan dengan daerah lain.
“Kerja sama ini penting, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat Samarinda. Jangan sampai setelah proyek berjalan, masalah lama seperti air tidak mengalir atau tekanan rendah tetap terjadi,” ucapnya.
Selain itu, ia berharap proyek ini disertai dengan peningkatan kapasitas infrastruktur air, seperti pembangunan instalasi pengolahan air baru, penambahan pipa distribusi, dan perbaikan jaringan yang rusak.
“Dengan kerja sama ini diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan minimnya distribusi air bersih yang selama ini menjadi momok. Harus ada hasil yang bisa dirasakan langsung,” pungkasnya.
Langkah kerja sama tiga kota besar di Kaltim ini sejatinya merupakan bentuk sinergi pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan sumber daya air di tengah meningkatnya kebutuhan penduduk dan industri.
Namun, suara dari parlemen Samarinda menjadi pengingat penting agar ambisi regional tidak mengorbankan hak dasar warga di kota sendiri. (tim redaksi)
