Dorong Kemandirian dan Profesionalisme Desa, DPMD Kutai Timur Gelar Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
DIKSI.CO – Konferensi berbalut semangat besar perubahan tampak terlihat di Hotel Aston Samarinda, Senin (10/11/2025).
Di hadapan ratusan peserta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Basuni secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
Mengusung semangat “Belajar hari ini, berubah esok hari,” kegiatan ini menjadi wadah penguatan kapasitas bagi 249 KPMD dari berbagai desa di Kutai Timur.
Para peserta akan menjalani pelatihan intensif selama lima hari, mulai Minggu (9/11/2025) hingga Kamis (13/11/2025), dengan fokus utama pada peningkatan profesionalisme kader dan efektivitas tata kelola pembangunan desa.
Perkuat Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
Dalam sambutannya, Basuni menekankan bahwa KPMD memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak pembangunan berbasis partisipasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya secara efektif dan transparan.
“Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan penting mengidentifikasi potensi lokal, menyusun program pemberdayaan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui bimtek ini, para peserta diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya secara profesional,” ujar Basuni.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur desa bukan hanya sebatas pelatihan teknis, tetapi juga pembentukan pola pikir dan sikap kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Maka kader desa harus adaptif, kreatif, dan mampu menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Materi Berbasis Kebutuhan Lapangan
Rangkaian bimtek ini disusun secara komprehensif dengan empat materi utama, yakni perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa.
Seluruh materi dirancang menjawab kebutuhan riil di lapangan serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.
Dalam sesi kelas, peserta dibekali keterampilan teknis seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), teknik penganggaran dan pelaporan keuangan berbasis transparansi, hingga strategi pemetaan potensi lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Pelatihan juga menekankan pentingnya sinergi antarpihak.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan KPMD harus saling melengkapi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pembangunan.
Membangun Sinergi dan Keberlanjutan
DPMD Kutai Timur berkomitmen menjadikan pelatihan ini sebagai bagian dari program berkelanjutan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia desa.
Selain melalui bimtek, dukungan akan diberikan lewat pendampingan teknis dan fasilitasi kebijakan yang memungkinkan kader terus berkembang setelah kegiatan selesai.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil pelatihan ini tidak berhenti di ruang kelas. Ke depan akan ada pendampingan lanjutan agar para kader benar-benar mampu menerapkan ilmunya di lapangan,” kata Basuni.
Pendekatan ini, lanjutnya, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat dalam merancang prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Selain peningkatan kapasitas, DPMD juga menekankan pentingnya inovasi lokal sebagai kunci kemandirian desa.
KPMD diharapkan mampu menggali potensi unggulan wilayah masing-masing—baik di sektor pertanian, kerajinan, maupun pengembangan UMKM dan menghubungkannya dengan peluang kemitraan ekonomi yang lebih luas.
Dari Pelatihan Menuju Aksi Nyata
Dengan durasi pelatihan lima hari, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga membawa pulang rencana aksi konkret yang bisa langsung diuji coba di desa masing-masing.
Program ini menekankan praktik penyusunan dokumen perencanaan yang terukur, perbaikan sistem administrasi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran desa.
KPMD juga diproyeksikan menjadi penghubung antara aspirasi warga dengan pemerintah desa.
Melalui pelibatan aktif dalam musyawarah, kader diharapkan dapat memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi dampak yang terukur.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan desa memiliki arah dan hasil nyata bagi masyarakat. KPMD akan menjadi penggerak yang mengawal proses itu,” pungkasnya. (Adv)
