Presiden Prabowo Bahas Pelepasan 10 Persen Saham Freeport untuk Masyarakat Papua
DIKSI.CO — Presiden Prabowo Subianto membahas rencana pelepasan 10 persen saham PT Freeport Indonesia yang akan dialokasikan khusus bagi masyarakat Papua.
Pembahasan tersebut berlangsung bersama Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan enam gubernur se-Tanah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Ketua KEPP-OKP Velix Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan langsung agar pemerintah pusat dan daerah segera merumuskan skema divestasi saham Freeport yang menjadi hak orang asli Papua.
“Ada arahan dari Bapak Presiden untuk membahas skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak orang asli Papua. Kami akan membahasnya bersama para gubernur di Tanah Papua dalam kerangka penganggaran,” kata Velix usai pertemuan.
Divestasi Lewat Perusahaan Milik Pemprov Papua
Velix menjelaskan bahwa rencana pelepasan saham Freeport tersebut akan dilaksanakan melalui perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi Papua, yakni PT Papua Divestasi Mandiri. Perusahaan ini akan menjadi wadah resmi kepemilikan saham bagi masyarakat Papua.
Pemerintah daerah, kata Velix, akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas langkah teknis dan kelembagaan divestasi tersebut.
“Kami akan segera menindaklanjuti setelah kembali ke Papua. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan RUPS Papua Divestasi,” ujarnya.
Hasil RUPS itu nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mendapat persetujuan dan penguatan kebijakan.
Presiden Tekankan Tata Kelola Otsus Papua
Selain membahas divestasi Freeport, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah arahan strategis terkait percepatan pembangunan Papua.
Velix menyebut terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian Presiden.
Pertama, Presiden meminta pemerintah daerah memetakan agenda strategis dalam rencana induk pembangunan Papua.
Kedua, Presiden menegaskan komitmen pemerintah pusat terhadap pendanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Anggaran Otsus Papua akan ditingkatkan menjadi Rp12 triliun.
Namun, Presiden menekankan pentingnya tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas, transparan, dan tidak bocor.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Arahan ketiga Presiden menyangkut penataan regulasi agar kebijakan pembangunan lebih efektif. Keempat, Presiden menyoroti penguatan kerangka kelembagaan di Papua.
Kelima, Presiden memberikan perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia.
Dalam sektor pendidikan, Presiden memerintahkan penanganan sekitar 700 ribu anak Papua yang belum mengenyam pendidikan.
Pemerintah juga akan mengembangkan sekolah rakyat dan sekolah unggulan terintegrasi.
Di bidang kesehatan, pemerintah berencana membangun rumah sakit unggulan di empat daerah otonom baru serta sekitar 24 rumah sakit unggulan di seluruh wilayah Papua.
“Presiden menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Velix. (*)
