Kolaborasi Pemerintah–Swasta Diperkuat, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Wilayah 3T
DIKSI.CO – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syarifatul Syadiah menegaskan bahwa pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan di wilayah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T).
Ia menyoroti kondisi Kecamatan Sandaran, Kutai Timur yang masih minim fasilitas dasar.
“Pelayanan dan infrastruktur dasar harus terpenuhi. Jalan, kesehatan, pendidikan, hingga telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sekecil apa pun jumlah penduduknya, kesejahteraan mereka tetap harus diperhatikan,” tegas Syarifatul.
Ia menjelaskan bahwa laporan masyarakat menunjukkan Sandaran hampir tidak memiliki infrastruktur memadai, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun provinsi.
APBD Kutim Menurun, Efisiensi Menjadi Kebutuhan
Tantangan semakin besar karena APBD Kutai Timur tahun 2026 turun drastis menjadi Rp 5,7 triliun, dari sebelumnya Rp 9,8 triliun di tahun 2025.
Penurunan hampir setengah ini membuat pemerintah daerah harus menyusun langkah efisiensi yang matang.
“Pembangunan di Sandaran sangat diperlukan, tetapi pembangunan infrastruktur berskala besar dapat membuat APBD Kutim lelah nantinya,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memprioritaskan program yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.
Syarifatul menekankan bahwa belanja pemerintah harus lebih tepat sasaran. Ia mendorong pengurangan kegiatan seremonial dan pengalihan anggaran ke belanja modal yang menyokong kebutuhan publik.
Dorongan Kolaborasi dengan Perusahaan Tambang
Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan swasta menjadi kunci.
Ia mencontohkan perusahaan besar seperti KPC yang selama ini rutin mengeluarkan dana CSR.
Namun, ia berharap CSR perusahaan tidak hanya tertuju pada wilayah sekitar tambang.
“Perusahaan jangan hanya memberikan CSR ke lingkar tambangnya saja. Daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti Sandaran, juga perlu dibantu agar kolaborasi pemerintah dan swasta bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Peran swasta, menurutnya, akan memperkuat upaya pemerintah yang tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
Jembatan Nibung Harus Jadi Prioritas
Selain infrastruktur dasar, Syarifatul menekankan pentingnya penyelesaian Jembatan Nibung, yang menjadi penghubung utama antara Kutai Timur dan Berau.
“Yang saya garis bawahi adalah penyelesaian Jembatan Nibung. Saya berharap pembangunan itu segera selesai karena berdampak besar terhadap konektivitas dua daerah,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur konektivitas adalah fondasi pertumbuhan ekonomi wilayah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah fokus pada proyek-proyek strategis yang membuka akses masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di Kaltim. (Adv)
