Reses DPRD Kaltim Serap Dua Isu Besar: Infrastruktur Dasar dan Program Gratispol
DIKSI.CO – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menuntaskan pelaksanaan reses masa sidang III tahun 2025 dengan menyerap dua isu utama yang menjadi sorotan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
Dua isu tersebut ialah ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar dan ketidakjelasan teknis pelaksanaan Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Laporan hasil reses tujuh fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-48 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (1/12/2025).
Pelaksanaan reses berlangsung pada 24–31 Oktober 2025 dan melibatkan kunjungan langsung anggota dewan ke dapil masing-masing.
Infrastruktur Dasar Masih Tidak Merata
Anggota Fraksi Golkar, Sayid Muziburrachman, menyampaikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terkait jalan, drainase, air bersih, hingga pengendalian banjir masih menjadi aspirasi terbanyak.
Hampir seluruh wilayah—mulai dari Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Berau—memunculkan keluhan serupa.
“Masyarakat meminta semenisasi di beberapa ruas jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase, normalisasi sungai, penurapan jalan yang rawan longsor, serta pembangunan gorong-gorong untuk mengatasi banjir,” ucap Sayid.
Selain itu, distribusi air bersih juga menjadi persoalan utama.
Warga di sejumlah titik melaporkan kualitas air yang keruh dan jaringan pipa sekunder yang belum menjangkau banyak permukiman.
Di daerah tertinggal (3T), warga juga mendesak perluasan jaringan internet yang dinilai jauh tertinggal dibanding wilayah perkotaan.
Program Gratispol Masih Perlu Penjelasan Teknis
Dari Fraksi Demokrat, Agus Aras mengungkapkan bahwa masyarakat banyak mempertanyakan mekanisme Program Gratispol, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, warga membutuhkan kejelasan sasaran dan teknis pelaksanaan agar tidak terjadi salah persepsi.
“Masyarakat mempertanyakan apakah mahasiswa yang sedang menempuh semester lanjut juga mendapat manfaat atau hanya mahasiswa baru. Mereka juga ingin tahu apa bedanya dengan skema beasiswa yang sudah ada,” jelas Agus.
Pertanyaan tentang program lain seperti penyediaan atribut sekolah gratis juga muncul.
Warga Kutai Timur (Kutim) dan Balikpapan bahkan meminta pemerintah segera membangun SMA dan SMK baru karena tingginya kebutuhan pendidikan menengah.
Aspirasi Jadi Bahan Kebijakan Pembangunan 2026
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, yang memimpin rapat paripurna, menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan DPRD jadikan bahan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
“Kami memastikan seluruh masukan dari masyarakat menjadi dasar pengambilan kebijakan agar arah pembangunan Kaltim tetap selaras dengan kebutuhan riil di lapangan,” tegas Yenni.
Dengan berakhirnya masa reses ini, DPRD Kaltim berkomitmen memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. (Adv)
