Serapan Anggaran 2025 Rendah, DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi APBD 2026
DIKSI.CO – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan APBD 2026.
Langkah ini menyusul rendahnya realisasi serapan anggaran dan pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang 2025 yang jauh dari target.
Serapan Anggaran Masih Minim
Sejumlah OPD tercatat baru menyerap anggaran kurang dari 70 persen, sementara PAD baru mencapai angka sekitar 60 persen.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terkait kesiapan Kaltim dalam menjalankan program pembangunan di tahun mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menekankan bahwa capaian rendah ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Belanja-belanja OPD, serapan dan lainnya itu harus diawasi. Hari ini serapannya saja belum sampai 70 persen. Pendapatannya juga masih di angka 60 sekian persen,” ujarnya, Selasa (02/12/2025).
Masih Ada Waktu untuk Memaksimalkan Realisasi
Meski demikian, DPRD menilai masih ada kesempatan bagi OPD untuk memaksimalkan realisasi anggaran sebelum akhir tahun.
Ananda menegaskan, catatan rendahnya serapan anggaran tahun 2025 tidak boleh terulang di tahun 2026.
“Kita berharap dengan waktu yang masih tersisa ini OPD bisa memaksimalkan anggaran. Tapi ini harus menjadi pembelajaran untuk Kaltim ke depan, baik dalam realisasi pendapatan asli daerah maupun penyerapan anggaran,” tambahnya.
Ananda juga mengingatkan bahwa proses pengelolaan anggaran memiliki mekanisme dan jadwal tertentu, termasuk aliran dana dari pusat.
“Anggaran kita kan masuknya dari transfer pusat, lalu realisasi PAD juga punya waktu. Itu harus bisa lebih optimal, lebih maksimal,” jelasnya.
DPRD Kaltim ingin memastikan pengelolaan APBD 2026 lebih disiplin, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Ananda menegaskan, setiap tahapan pelaksanaan anggaran harus dilakukan sejak awal agar pembangunan daerah berjalan efektif dan tepat waktu.
“Kalau nanti ke depannya, ya tidak bisa biarkan begitu saja. Harus dilaksanakan secara tepat sejak awal,” pungkasnya. (Adv)
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang optimal, DPRD Kaltim berharap OPD mampu meningkatkan realisasi anggaran dan PAD tahun depan, sehingga pembangunan lebih merata dan manfaatnya langsung berdampak ke masyarakat.(Adv)
