DPRD Kaltim Pastikan Reses Tetap Berjalan Optimal di Tengah Penyesuaian TKD
DIKSI.CO – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat melalui pelaksanaan reses, meskipun pemerintah daerah sedang menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana memastikan bahwa seluruh agenda reses yang dilakukan oleh para anggota dewan berjalan sebagaimana mestinya.
“Tidak berpengaruh sebenarnya. Untuk TKD sendiri tidak berdampak ke DPR,” ujar Yenni.
Ia menekankan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD dan tidak bergantung pada fluktuasi anggaran pemerintah daerah.
Aspirasi Masyarakat Tetap Jadi Prioritas
Dalam setiap masa reses, para anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengarkan berbagai masukan, keluhan, dan kebutuhan warga.
Yenni menegaskan bahwa kewajiban tersebut tidak boleh tertunda hanya karena adanya tekanan fiskal di tingkat pemerintah daerah.
“Reses ini tetap harus jalan karena aspirasi masyarakat harus kita dengarkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran daerah yang mencapai sekitar Rp6 triliun memang berdampak pada sejumlah program pembangunan.
Namun, hal tersebut tidak mengganggu proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dijalankan para anggota dewan.
Dampak Fiskal Tidak Menghambat Pelayanan Publik
Yenni menilai bahwa penyesuaian TKD lebih mempengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengeksekusi program, bukan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi oleh DPRD.
“Dampaknya itu lebih ke masyarakat, bukan ke kegiatan DPR,” jelasnya.
Meski kondisi fiskal menantang, DPRD Kaltim tetap mengawal setiap kebutuhan warga agar tetap masuk dalam proses perencanaan pembangunan.
Yenni menyebut bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
Pemerintah Daerah Siapkan Langkah Adaptif
Yenni menyampaikan keyakinannya bahwa Pemprov Kaltim akan mampu beradaptasi menghadapi tantangan ini.
Pemerintahan yang baru, menurutnya, sedang menyiapkan kebijakan responsif untuk meminimalkan dampak pemotongan TKD pada pembangunan daerah.
Ia menambahkan bahwa DPRD Kaltim tetap memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan melalui seluruh rangkaian reses yang telah dituntaskan oleh 55 anggota dewan.
“Semua reses sudah selesai, tidak ada yang tertunda. Aspirasi masyarakat tetap kami sampaikan meski anggaran sedang ketat,” pungkasnya. (Adv)
