DPRD Kaltim Nilai Sinergi Pemkot dan Pemprov Jadi Kunci Atasi Banjir Samarinda
DIKSI.CO, SAMARINDA – Upaya penanganan banjir di Samarinda membutuhkan strategi terpadu antara Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz menilai bahwa persoalan banjir tidak akan tertangani secara maksimal jika kedua level pemerintah bekerja dengan arah yang berbeda.
“Persoalan banjir memerlukan pembiayaan besar sehingga koordinasi menjadi kunci utama,” tegasnya belum lama ini.
Giaz menekankan pentingnya penyelarasan prioritas.
Menurutnya, perbedaan fokus antara pemerintah kota dan provinsi seharusnya tidak menjadi hambatan, melainkan peluang untuk memperkuat kerja sama.
Karang Mumus dan Mahakam, Dua Sungai yang Tak Bisa Dipisahkan
Dalam penjelasannya, Giaz mencontohkan bagaimana Wali Kota Samarinda fokus pada penanganan banjir melalui revitalisasi Sungai Karang Mumus.
Sementara Pemprov Kaltim melalui Gubernur menyoroti kondisi Sungai Mahakam sebagai jalur utama aliran air di daerah tersebut.
Ia menilai kedua sudut pandang ini sama-sama benar.
“Kedua sungai itu berperan dalam sistem aliran air Samarinda, sehingga tidak bisa kita pisahkan penanganannya,” ujar Giaz.
Ia menambahkan bahwa terdapat pandangan yang menyebut perbaikan Karang Mumus tidak efektif jika sedimentasi di Mahakam tetap tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi, sehingga penanganan kedua sungai harus berjalan beriringan.
Prioritas Bersama untuk Langkah yang Lebih Terarah
Giaz menegaskan bahwa langkah paling penting saat ini adalah mempertemukan pemerintah kota dan provinsi untuk merumuskan prioritas penanganan banjir secara bersama.
Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk menjabarkan kebutuhan paling mendesak.
Sementara Pemprov Kaltim dapat menentukan sektor mana yang bisa mereka bantu secara optimal.
“Yang kita butuhkan adalah keselarasan. Provinsi dan kota harus benar-benar klop agar masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas,” tegasnya.
Menurut politisi Partai NasDem ini, penyelarasan strategi ini akan mencegah terjadinya tumpang-tindih program dan memastikan anggaran terserap secara efektif.
Normalisasi, Drainase, dan Pengawasan Area Resapan
Selain penataan sungai, Giaz menilai bahwa pembangunan drainase, normalisasi aliran air, hingga pengawasan aktivitas yang mengganggu daerah resapan harus masuk dalam kerja kolektif.
Ia menekankan bahwa pengendalian banjir tidak hanya berbicara tentang infrastruktur besar, tetapi juga manajemen lingkungan yang konsisten.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah kota dan provinsi, ia yakin program pengendalian banjir di Samarinda dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv)
