DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi PAD di Tengah Pemotongan TKD
DIKSI.CO – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, tak terkecauli Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini lantas menjadi sorotan tajam dari DPRD Kaltim.
Sorotan ini datanng dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah.
Dalam menghadapi tantangan fiskal ini, ia mendorong Pemprov Kaltim memperkuat PAD agar pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai kebutuhan daerah.
Optimalkan BUMD untuk Dongkrak PAD
Salah satu sumber PAD yang seharusnya bisa diandalkan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusda. Menurutnya, jika BUMD dikelola secara profesional dan transparan, maka kontribusinya terhadap PAD bisa signifikan.
“Sebetulnya banyak potensi. Kita punya perusda. Kalau perusdanya sehat dan kerjanya optimal, itu bisa mendatangkan PAD,” ujarnya.
Namun, kenyataannya masih ada perusda yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap PAD, tetapi tetap mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji direksi. Kondisi ini disebut sebagai bentuk ketidakefisienan yang harus segera dihentikan.
“Perusda-perusda yang tidak sehat, yang tidak memberikan PAD, sementara gaji direktur tetap jalan, itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain BUMD, Syarifatul menilai pajak dan retribusi daerah masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan.
Potensi di sektor pariwisata, pertanahan, dan perizinan dinilai dapat menjadi penyumbang PAD tambahan.
“Banyak potensi lain dari pajak-pajak dan retribusi. Kita ini kan daerah pariwisata juga. Pajak balik nama, pajak tanah, IMB, itu potensi untuk digenjot,” jelasnya.
Ia menekankan agar pemerintah memperbaiki layanan perizinan dan mempercepat proses administrasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat sekaligus memperluas sumber pendapatan.
DPRD berharap pemerintah mampu melakukan langkah strategis agar pemotongan TKD tidak mengganggu pelayanan publik dan tidak membebani pegawai daerah secara berkepanjangan.
Banggar DPRD Kaltim –TAPD Tunda Pembahasan Anggaran
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum juga menemukan titik temu terkait postur belanja pembangunan tahun depan imbas merosotnya kapasitas fiskal daerah akibat kebijakan pusat.
Sebelumnya, Banggar dan TAPD menyiapkan pembahasan maraton selama tiga hari untuk menyelesaikan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . Namun rencana tersebut buyar setelah angka resmi pemangkasan TKD tidak berubah.
Kaltim harus kehilangan Rp6,3 triliun dari total rancangan anggaran yang sebelumnya Rp21,3 triliun dalam dokumen KUA-PPAS. Dengan pemotongan drastis ini, nilai APBD 2026 praktis anjlok menjadi sekitar Rp15 triliun. Situasi tersebut membuat dinamika pembahasan langsung memanas.
Pembahasan Tersendat
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim yang juga anggota Banggar, M. Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa ketidaksepakatan antara legislatif dan eksekutif tak terhindarkan.
Faktor terbesar adalah kenyataan bahwa Pemprov Kaltim awalnya masih menaruh harapan pemangkasan TKD dapat ditinjau ulang melalui lobi intensif ke Kementerian Keuangan.
“Pemprov masih optimistis bisa membatalkan pemotongan itu. Tapi ketika tidak berubah, pembahasan mendadak tersendat. Kita harus berhenti dulu untuk menghitung ulang semua dampaknya,” kata Darlis.
Ia menegaskan bahwa pemangkasan hingga Rp6,3 triliun merupakan pukulan fiskal yang terlalu besar untuk diterima begitu saja.
“Bayangkan, ini bukan pengurangan kecil. Ini merombak seluruh struktur rencana pembangunan. Jujur, kami sangat tidak siap,” ujarnya.
Butuh Pembahasan Mendalam
Menurut Darlis, Banggar dan TAPD sepakat menunda pembahasan lanjutan. Keduanya kini membutuhkan waktu untuk menggelar rapat internal masing-masing sebelum kembali duduk bersama. Banyak pos belanja yang harus terestrukturisasi total, termasuk program prioritas, sektor pelayanan dasar, dan proyek strategis daerah.
“Dengan besarnya perubahan yang harus dilakukan, kita memerlukan pembahasan yang jauh lebih mendalam. Struktur anggaran yang sebelumnya disusun tidak bisa dipakai lagi,” jelasnya.
Politikus PAN itu memastikan pembahasan tidak mandek permanen. Setelah masing-masing pihak menyelesaikan kalkulasi internal, akan melakukan pembahasan ulang dengan persiapan lebih matang.
“Sikapnya jelas: berlanjut. Tapi harus di reset dulu dari awal,” ujarnya.
Pemotongan TKD bukan hanya urusan administrasi fiskal. Konsekuensinya kini membayangi seluruh program daerah, termasuk yang menyentuh langsung masyarakat. Darlis menegaskan bahwa pemerataan pembangunan berpotensi terhambat jika tidak ada solusi kompromi.
“Tantangannya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap merasakan manfaat pembangunan, walaupun anggaran terbatas,” kata Darlis.
(ADV)
