Pemkab Kutim Perkuat Pertahanan Siber, Dua CPNS Persandian Resmi Bertugas 2025
DIKSI.CO, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus meningkatkan kesiapan dan ketahanan siber dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Upaya ini ditandai dengan hadirnya dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) fungsional persandian pertama yang mulai bertugas pada 2025.
Kehadiran tenaga baru ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor keamanan informasi yang sebelumnya mengalami kekosongan sumber daya manusia selama bertahun-tahun.
Kabid Infrastruktur TIK Diskominfo Staper Kutim, Sulisman, menjelaskan bahwa penguatan persandian merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya intensitas ancaman siber terhadap layanan pemerintahan.
“Bidang kami mengurusi infrastruktur TIK dan persandian, namun selama ini tidak ada pegawai persandian. Tahun 2025 ini baru ada dua orang CPNS pertama,” ungkapnya, Senin (24/11/2025).
Tantangan Audit Keamanan dan Keterbatasan SDM Teknis
Selama ini, audit keamanan SPBE di lingkungan Pemkab Kutim banyak dibantu oleh Inspektorat.
Namun, proses pengawasan tersebut memiliki tantangan tersendiri, mengingat Inspektorat belum memiliki tenaga teknis TI yang secara khusus memahami detail keamanan digital.
“Saat kami gelar pelatihan persandian, narasumber BSSN menyayangkan tidak adanya tenaga IT di Inspektorat. Padahal mereka ujung tombak audit,” jelas Sulisman.
Kondisi ini membuat peran Diskominfo Staper semakin penting, tidak hanya sebagai pembina urusan TIK, tetapi juga sebagai garda awal dalam menangani insiden siber yang terjadi pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kolaborasi dengan BSSN untuk SOP Keamanan Siber
Untuk memastikan penanganan yang lebih sistematis, Diskominfo Kutim telah menjalin koordinasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kolaborasi tersebut meliputi pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan insiden keamanan siber, sehingga Pemkab memiliki pedoman yang lebih komprehensif dan terstruktur.
“SOP sedang kami susun bersama BSSN. Realisasinya melihat kebutuhan dan ketersediaan biaya,” tegas Sulisman.
Dengan dukungan instansi pusat, Pemkab berharap kemampuan teknis internal dapat terus ditingkatkan, termasuk penyediaan anggaran untuk penguatan infrastruktur dan pelatihan lanjutan bagi para pegawai TIK maupun auditor internal.
Insiden Siber Pernah Terjadi, Respons Cepat Jadi Kunci
Di tengah upaya penguatan tersebut, beberapa OPD di Kutim tercatat pernah menjadi target serangan siber.
Salah satunya adalah insiden Distributed Denial of Service (DDoS) akibat perangkat yang lemah dalam proteksi antivirus.
“Serangan biasanya menimpa OPD lain. Kalau mereka cepat lapor, kami bisa segera antisipasi. Tahun ini antivirus sudah kita fasilitasi,” tambahnya.
Ketersediaan antivirus terintegrasi diproyeksikan mampu menekan celah keamanan dasar yang selama ini berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Optimisme Bangun Fondasi Keamanan Pemerintah Digital
Hadirnya tenaga persandian baru, kerja sama dengan BSSN, serta peningkatan fasilitas keamanan membuat Diskominfo Kutim optimistis layanan pemerintahan akan semakin aman dan andal.
Berbagai langkah strategis disiapkan untuk memastikan transformasi digital daerah berjalan secara aman, terarah, dan sesuai standar nasional.
“Kami terus membangun fondasi keamanan siber agar layanan pemerintah lebih terlindungi,” tutup Sulisman.
Dengan komitmen yang semakin kuat, Pemkab Kutim menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pertahanan digital demi menghadirkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan aman bagi seluruh masyarakat. (Adv)
