Gelar Forum Konsultasi Publik, Diskominfo Dorong Kualitas Layanan dan Transformasi Digital di Era IKN
DIKSI.CO, SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Samarinda.
Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, akademisi, organisasi wartawan, komunitas digital, serta mitra lintas sektor.
Tujuannya jelas — memperkuat sinergi dan kolaborasi agar kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, yang menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Ruang dialog seperti ini penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan lahir dari kolaborasi yang sehat,” ujar Edi dalam sambutannya.
Menurutnya, komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi modern yang mampu menyesuaikan diri dengan cepatnya perkembangan teknologi.
Edi juga menyoroti bahwa di era digital saat ini, teknologi informasi tidak lagi sebatas alat bantu kerja, tetapi telah menjadi pilar utama pembangunan.
Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu bergerak lebih cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan publik yang semakin dinamis.
“Transformasi digital bukan pilihan, melainkan keharusan. Pemerintah harus hadir dengan cara kerja yang efisien dan layanan yang mudah diakses masyarakat,” tegasnya.
Dalam konteks itu, Diskominfo Kaltim memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendorong transformasi digital di provinsi ini.
Peran tersebut mencakup penyediaan infrastruktur TIK, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan literasi digital, serta menjaga keamanan informasi dan perlindungan data publik.
Edi juga menyinggung posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, keberadaan IKN menuntut daerah untuk memiliki konektivitas digital yang kuat, birokrasi yang efisien, serta masyarakat yang melek teknologi.
“Kaltim tidak bisa tertinggal dalam arus digitalisasi. Dengan adanya IKN, kita dituntut untuk punya sistem yang tangguh dan masyarakat yang siap menghadapi perubahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi digital di Kaltim tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah.
Dibutuhkan peran aktif akademisi, pelaku usaha, komunitas digital, dan media dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan inklusif.
“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha harus saling mendukung agar inovasi digital bisa tumbuh dari bawah,” imbuhnya.
Forum kemudian diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Diskominfo Kaltim 2025 sebagai simbol komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang komunikasi, informatika, dan statistik.
Melalui forum ini, Diskominfo Kaltim diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat — menghadirkan layanan publik yang transparan, aman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Harapan kami, hasil forum ini menjadi masukan konkret bagi penyempurnaan berbagai program Diskominfo ke depan, terutama dalam penguatan e-Government dan keterbukaan informasi publik,” tutup Edi.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Kalimantan Timur terus berbenah menuju era pemerintahan digital yang efisien, terbuka, dan siap bersaing di tengah perubahan besar yang datang bersama pembangunan Ibu Kota Nusantara. (*)
